Breaking News:

Berita Kota Jambi

Eksepsi H Riamin Ditolak, Hakim Minta Jaksa Hadirkan Saksi ke Persidangan Selanjutnya

Dimana jika terdakwa mengajukan keberatan, maka terdakwa diberikan kesempatan kepada penuntut umum.

Penulis: Dedy Nurdin | Editor: Nani Rachmaini
tribunjambi/musawira
Ilustrasi. Personel Gabungan Berhasil Tutup Seratus Lebih Sumur Minyak Ilegal di Batanghari 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pengadilan Negeri Jambi menyatakan menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa H Riamin. Putusan sela majelis hakim dibacakan Hakim Yandri Roni, selaku ketua majelis hakim dalam persidangan Selasa (25/5/2021) siang.

Mengenai keberatan yang diajukan oleh pihak terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menurut majelis hakim sesuai dengan ketentuan Sebagaimana pasal 156 ayat 1 UU nomor 8.

Dimana jika terdakwa mengajukan keberatan, maka terdakwa diberikan kesempatan kepada penuntut umum.

Keberatan tersebut dimana terdakwa menilai dakwaan penuntut umum tidak menyusun secara detail surat dakwaan. Menurut terdakwa jaksa penuntut tidak menerangkan secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan.

Namun dalam keputusan majelis hakim berpendapat dakwaan penuntut umum sudah cermat, jelas dan lengkap. Mengenai anggapan dalam eksepsi terdakwa bahwa penuntut umum hanya menceritakan gambaran umum. Menurut majelis telah memenuhi materi pokok perkara.

"Sehingga Haruslah dinyatakan tidak diterima dan perkara haruslah dilanjutkan," ucap majelis hakim membacakan putusan sela.

Pada keputusan sela tersebut majelis hakim mengadili, menyatkakan keberatan terdakwa tidak dapat diterima. "Memerintahkan melanjutkan perkara dan menghadapkan saksi. Menangguhkan biaya perkara sampai persidangan berakhir," ucap ketua majelis hakim Yandri Roni.

H Riamin ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pertambangan minyak ilegal di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari sebagai lokus kejadian.

Terdakwa didakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU RI nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 UU R.I nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 UU RI nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 UU R.I nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau sebagaimana didakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (Dedy Nurdin)

Baca juga: Link Tryout CPNS 2021 dan PPPK Gratis Lengkap Dengan Jawaban dan Pembahasan Soal

Baca juga: Pengertian Kelembaban Udara Jenis-jenisnya, Bisa Berubah Bentuk Jadi Padat Atau Cair

Baca juga: Jawaban Menohok PDIP Bila Ganjar Pranowo Diusung Partai Lain Untuk Capres 2024, Bambang: Ya Monggo!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved