Breaking News:

Berita Kota Jambi

Kadisdik Tanjab Barat Jadi Saksi Dalam Sidang Korupsi Dana BOS

Pada penggunaan anggaran tersebut terdapat indikasi perbuatan melawan hukum. Hasil perhitungan kerugian negara

tribunjambi/Dedy Nurdin
Empat orang guru dan honorer berikan keterangan terkait kasus korupsi dana BOS di SDN 04/V Kuala Tungkal, Senin (19/4/2021) di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Martunis M Yusuf dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 04/V Kuala Tungkal,  Kabupaten Tanjab Barat, Rabu (28/4/2021). 

Martunis dimintai kesaksian dihadapan majelis hakim bersama dua orang saksi lainnya dari kepala manajemen dana BOS tingkat kabupaten.

Dipersidangan tersebut Martunis dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana bos di tingkat sekolah dasar bagi sekolah penerima bantuan dana BOS

Terutama untuk SD Negeri 04/V Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjab Barat. Termasuk soal pengangkatan jabatan kepala sekolah. Menurut keterangan saksi Martunis bahwa kepala sekolah dan bendahara diangkat berdasarkan SK oleh Bupati. 

Megenai pencairan dana BOS tahun 2017 sampai tahun 2019. Namun ada toleransi pencairan secara tunai bagi sekolah yang belum mempunyai akses perbankan. Di Tanjab Barat kata saksi Martunis masih ada beberapa sekolah yang melakukannya.  

"Yang bertanggung jawab bendahara dan kepala sekolah yang melakukan pencairan. Ada syarat dan administrasi yang harus dipenuhi termasuk RKHS. Jika ada perbaikan dikembalikan ke sekolah," katanya. 

Ia juga menerangkan untuk komponen tugas pengelolaan dana bos disekolah meliputi Menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertangung jawabkan penggunaan dana BOS

Namun ketika ditanya soal istilah bon untuk membiayai kegiatan yang sesuai dalam RKHS sekolah, Martunis mengatakan tidak petunjuk detail mengenai hal tersebut. Namun hal tersebut diperbolehkan. 

"Setahu saya tidak ada aturannya, untuk bon ketika pencairan baru dibayar lunas untik kegiatan boleh dilaksanakan," katanya. 

Sementara saksi lainnya Yusuf, ketua Manajemen dana BOS Tanjab barat mengaku tidak tahu jika ada temuan inspektorat senilai 20 juta di tahun 2019 di SDN 04/V Kuala Tungkal. 

"Kami tidak tahu karena pelaporannya tidak melalui kami. Tapi langsung ke pusat melalui sitem online. Kami melakukan pengawasan tapi tidak sampai kesitu," katanya. 

Nurminah merupakan terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana BOS di SD Negeri 04/V Kuala Tungkal tahun anggaran 2018 sampai tahun 2020. Terdakwa merupakan kepala sekolah. 

Pada penggunaan anggaran tersebut terdapat indikasi perbuatan melawan hukum. Hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPK, nilai kerugian negara yang tak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa mencapai 169 juta rupiah. 

Pada persidangan Rabu siang, JPU Kejari Tanjab Barat menghadirkan  enam orang saksi. Para saksi diperiksa JPU Kejari Tanjab Barat di hadapan majelis hakim yang diketuai Hakim Morailam Purba, Hakim Adly dan Hakim Amir Azwan masing-masing hakim anggota. (Dedy Nurdin)

Baca juga: RESPON Anak Sule Usai Nathalie Holscher Kembali Lagi ke Rumah Mewah Sule, Adakah Rasa Benci?

Baca juga: KPHP Temukan Perambahan Hutan Produksi

Baca juga: Alasan Masjid Syafaat di RT 05 Payo Selincah Ditutup, Padahal Warga RT 04 yang Terpapar Covid-19

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved