Breaking News:

Berita Kota Jambi

Disnaker Kota Jambi Belum Menerima Laporan Ajuan Keterlambatan THR

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Jambi belum mendapat laporan terkait tidak memenuhi kewajiban THR pada hari raya Idul Fitri

Penulis: Monang Widyoko | Editor: Nani Rachmaini
(Thinkstockphotos.com)
Ilustrasi THR 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Jambi belum mendapat laporan terkait tidak memenuhi kewajiban THR pada hari raya Idul Fitri di 2021 ini.

Diungkapkan Kabid Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Pengawasan, Ramayanti, laporan itu biasanya baru ada ketika sudah mendekati dari seminggu sebelum hari raya.

"Untuk saat ini belum ada laporan tentang perusahaan tidak membayarkan THR kepada karyawan-karyawannya. Laporan itu baru ada ketika sudah mendekati dari seminggu sebelum hari raya," ungkapnya, Selasa (27/4/2021).

Dirinya bilang, saat ini pihaknya mendirikan posko THR untuk menerima aduan perihal penyaluran THR.

"Saat ini kami memiliki posko THR dan kami siap menerima aduan. Ini juga menjadi aktivitas kami biasanya menjelang hari raya, yakni menerima aduan," jelasnya.

Ia mengatakan posko ini tiap tahunnya ada guna menerima aduan dari karyawan perusahaan yang belum menerima haknya, terutama terkait THR.

"Lagi pula ini juga kejadiannya hanya ada di setahun sekali bukannya tiap hari itu ada jadi kita membuka posnya ketika memang udah mendekati hari raya. Jadi saat ini kami sedang menunggu aduan itu nanti ketika ada duanya kita akan tindak lanjuti," terangnya.

Untuk pengaduan, Ramayanti mengatakan dapat datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Jambi. Maka pihaknya akan memfasilitasi dialog antara karyawan dengan pihak perusahaan.

"Sementara ini kami menerima aduan dengan datang langsung ke kantor. Kami belum memiliki sumber daya manusia untuk melayani call center. Karena memang menurut kami lebih efektif pelapor itu datang langsung ke kantor kami," katanya.

"Kemudian untuk surat edaran terkait THR kami sudah menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang terdata dan masuk dalam grup kami. Beberapa juga kami meminta untuk mengambil sendiri surat edarannya di kantor. Memang berapa belum ada yang mengambil surat ini," paparnya.

Dirinya menjelaskan, pihaknya lebih kepada pengawasan. Untuk hal penindakan sanksi Ramayanti mengatakan adalah pihak provinsi.

"Jelas dari peraturan yang ada THR dibayarkan dan harus dibayarkan seminggu sebelum hari raya. Kalau kami mungkin lebih ke pengawasan tapi untuk penindakan sanksi nanti lebih ke provinsi," pungkasnya. (Tribunjambi.com/Widyoko)

Baca juga: BREAKING NEWS Jembatan di Pelawan Putus Akibat Banjir, Sudah Tiga Kali Dihantam Banjir

Baca juga: Inilah Bersaran Gaji Presiden di Indonesia dari Masa ke Masa, Soekarno Rp 1000 hingga Kini Jokowi

Baca juga: VIDEO Setelah Dirawat Selama 12 Hari, Akhirnya Warga Rimbo Ilir Meninggal karena Corona

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved