Breaking News:

Berita Tebo

Walau Berstatus Terdakwa, Wakil Ketua DPRD Tebo Tidak Ditahan Dalam Kasus Perusakan Hutan

Saymsu Rizal yang Wakil Ketua DPRD Tebo, sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tebo dengan agenda pembacaan dakwaan.

tribunjambi/hendro herlambang
Humas PN Tebo, Sandro C Simanjuntak SH. Walau Berstatus Terdakwa, Wakil Ketua DPRD Tebo Tidak Ditahan Dalam Kasus Perusakan Hutan 

Walau Berstatus Terdakwa, Wakil Ketua DPRD Tebo Tidak Ditahan Dalam Kasus Perusakan Hutan

TRIBUNJAMBI.COM, MUARATEBO - Terdakwa kasus perusakan hutan, Saymsu Rizal yang Wakil Ketua DPRD Tebo, sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tebo dengan agenda pembacaan dakwaan.

Statusnya yang sebelumnya tersangka kini menjadi terdakwa dalam persidangan.

Namun, meski sudah berstatus terdakwa, Syamsu Rizal masih menjadi tahanan kota. 

Humas PN Tebo, Sandro C Simanjuntak mengatakan, setelah dilimpahkan JPU ke PN Tebo, status terdakwa masih tahanan kota.

Tapi setelah hakim bermusyawarah, ditetapkan bahwa terdakwa tetap tidak ditahan. 

"Kalau alasannya tidak bisa disebutkan, karena itu sifatnya rahasia tentang musyarasah hakim. Jadi majelis tidak menahan terdakwa. Sampai putusan hakim tingkat pertama," kata Sandro, Kamis (8/4/2021). 

Namun, kata Sandro, hakim tetap akan mellihat koperatif nya terdakwa selama dalam masa persidangan.

Di mana, dalam KUHAP, lanjut Sandro, apabila terdakwa tidak koperatif selama masih dalam proses sidang, bukan tidak mungkin majelis hakim akan menetapkan penetapan penahanan. 

"Jadi akan dilihat seberapa koperatif terdakwa. Tetapi sejauh ini yang kami humas tahu terdakwa memang tidak di tahan oleh hakim," bilangnya.

BREAKING NEWS Warga Tungkal Harapan Heboh Seorang Pria Tak Dikenal Dikenal Naik ke Atas Kubah Masjid

DICARI Wanita Cantik Asal Jawa Barat Bawa Kabur Uang Ratusan Juta Milik Juragan, Hadiah Rp 20 Juta

Viral Tiga Orang Berpakaian Dinas Polisi Buang Sampah Plastik ke Sungai

Sebagai informasi, dalam sidang dakwaan Selasa (30/3/2021) lalu, terdakwa dinyatakan telah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.(Tribunjambi/hendrosandi)

Penulis: HR Hendro Sandi
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved