Guru SD Ditembak Mati Anggota KKB Pimpinan Sabinus Waker, Kapolda Papua: Ditembak Saat di Kios

Komnas HAM juga selalu mengusulkan agar mengubah pola operasi keamanan di Papua menjadi operasi kesejahteraan berdasarkan kompleksitas masalah di Papua, yang harus lebih terintegrasi antar-semua dimensi, baik politik, hukum, ekonomi, maupun kultural.

Baca juga: Wacana KKB Papua Didefinisikan Sebagai Organisasi Teroris, Amnesty International Khawatir Hal Ini

TNI-Polri, kata dia, harus bisa menjaga disiplin pasukan agar tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat sipil.

Pasukan yang ada di Papua, kata Taufan, mesti diarahkan melakukan operasi kesejahteraan bersama tokoh-tokoh masyarakat Papua.

Ia menyarankan pemerintah menjemput hati orang Papua dengan mengajak mereka berdialog.

Tapi untuk dialog damai itu, kata Taufan, pemerintah perlu mendengarkan pandangan orang Papua.

Pemerintah Indonesia, kata dia, pernah mencatatkan keberhasilan di Aceh.

Padahal, kata dia, perlawanan Gerakan Aceh Merdeka justru jauh lebih kuat, lebih terorganisir, dan sangat ideologis.

Nyatanya, lanjut Taufan, dengan mengubah pendekatan malah bisa menghasilkan perjanjian damai antara Indonesia dan GAM, sehingga saat ini Aceh bisa damai dan mulai membangun daerahnya.

"Karena itu, Komnas HAM sangat khawatir dengan ide menjadikan KKB atau OPM sebagai organisasi terorisme."

"Kebijakan ini akan semakin menyulitkan pendekatan damai terhadap Papua," cetus Taufan ketika dihubungi Tribunnews, Selasa (23/3/2021).

Taufan mengatakan, Komnas HAM sudah pernah menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap gagasan semacam itu kepada Menko Polhukam Mahfud MD, dalam satu pertemuan terbatas.

Saat ini, kata dia, ada upaya mendesak internasional untuk masuk ke dalam penyelesaian Papua.

Meski, langkah mereka masih belum berhasil meyakinkan internasional untuk terlibat langsung.

Hal itu karena pada umumnya internasional masih memercayakan Pemerintah Indonesia menyelesaian konflik Papua dan membangun daerah tersebut.

"Tapi, kalau kebijakan pemerintah mengalami kekeliruan dan kekerasan makin menjadi-jadi, maka bukan tidak mungkin desakan keterlibatan internasional tersebut malah akan berhasil," tuturnya.

Jadi, setiap pendekatan kebijakan mesti dikaji secara mendalam.

Kebijakan operasi yang menggunakan instrumen kekerasan atau bersenjata, beber Taufan, sudah mesti ditinggalkan secara bertahap, bukan malah diintensifkan.

Untuk itu ia menyarankan pemerintah memulai langkah dialog dengan semua elemen masyarakat Papua, termasuk kepada kelompok yang paling keras sekalipun.

"Ubah operasi keamanan dengan senjata menjadi operasi kesejahteraan."

"Memang salama ini dana otsus yang besar belum dimaksimalkan, peran pemerintah belum maksimal," cetus Taufan. (*)

SUMBER : Tribunnews.com