Breaking News:

Berita Kota Jambi

Jadwal Rekrutmen dan Penerimaan CPNS 2021 dan PPPK, Pihak Pemprov Jambi Beri Keterangan

Untuk usulan sebelumnya Hambali menyebut sudah dikirimkan pihaknya. "Untuk usulan kita sebelumnya jumlahnya 394, terbagi atas usulan cpns 193..

zulkifli azis
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Hambali 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Proses penerimaan CPNS dan PPPK Provinsi Jambi masih menunggu kebijakan resmi pusat. Hal ini terkait formasi yang diterima, petunjuk teknis dan kepastian rekrutmen PPPK yang sebelumnya dikabarkan akan diinformasikan pusat pada akhir Maret.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Hambali mengatakan, hingga 5 April pihaknya masih belum menerima jawaban formasi penerimaan dari pusat. "Belum ada informasi dari pusat, kita masih menunggu juga, kita sempat bertanya ke pusat tetapi memang belum ada perkembangan," ujarnya.

Untuk usulan sebelumnya Hambali menyebut sudah dikirimkan pihaknya. "Untuk usulan kita sebelumnya jumlahnya 394, terbagi atas usulan cpns 193 dan dan usulan PPPK 201," katanya.

Sementara terkait dibukanya CPNS untuk pelamar tamatan SMA Hambali juga belum mendapatkan informasi. "Sejauh ini belum ada, kalau dari tahun lalu bisa saja untuk pendaftar SMA di buka di instansi seperti Kemenkumham," akunya.

Sebelumnya BKD  sudah berkirim surat ke pusat. Yakni terkait permintaan klarifikasi instansi pusat. “Seperti kita minta klarifikasi dari Kemenpan RB tentang kepastian formasi yang diterima,” ujarnya.

Lalu selanjutnya, Pemprov akan bersurat kepada Badan Kepegawaian Negara terkait petunjuk teknis pelaksanaan rekrutmen CPNS dan PPPK 2021. Kemudian, pihaknya juga bersurat ke Kemendikbud meminta klarifikasi terkait guru. Bagaimana pembiayaan, mekanisme, penggajiannya. "Karena saat rakor akhir tahun di Yogyakarta, pak Mendikbud sempat bilang silakan daerah ajukan PPPK untuk guru sebanyak mungkin, karena nanti proses seleksi dan penggajian ditanggung Kemendikbud," jelasnya.

Untuk itu pihaknya meminta, pernyataan tertulis terkait hal ini. Pasalnya, sebelumnya terjadi pada Kementerian lain, pemerintah di tahun pertama menanggung pembiayaan ini. Tetapi setelah tiga tahun mulai macet pelaksanaan tanggungan pusat. “Kita khawatir kalau tak ada kebijakan tertulis bakal seperti itu, karena bukan sedikit 10 ribuan guru PPPK. Jika dibebankan ke  APBD kasihan, kalau kita minta bisa dibantu ke Dana Alokasi Umum (DAU) karena berkas pengangkatan terpusat,” ungkapnya.

Dijelaskan Hambali dari informasi, UPT BKN Jambi  menyebutkan dari jadwal yang ada pengumuman kejelasan Formasi dan Juknis akan ditetapkan pada minggu keempat bulan Maret. 

Baca berita lain terkait penerimaan PPPK

Baca juga: Rumah Kreasi Aksara Wadah Kreasi Bagi Anak-anak Disabilitas Kuala Tungkal

Baca juga: BNNP Jambi Ungkap Jaringan Sabu-sabu Lintas Provinsi, Kurir Asal Aceh & Pemesan Asal Jambi Diringkus

Baca juga: Sebanyak 34 Pegawai Kejari Tebo Divaksin Covid-19 Pertama

Penulis: Zulkipli
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved