Myanmar di Ambang Perang Saudara, Dewan Keamanan PBB Didesak Segera Tindak Junta Milter

Myanmar di Ambang Perang Saudara, Dewan Keamanan PBB Didesak Segera Tindak Junta Milter

TRIBUNJAMBI.COM –Myanmar di ambang perang saudara dan Dewan Keamanan PBB didesak segera bertindak.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener memperingatkan bahwa negara tersebut kini di ambang perang saudara berskala besar.

Hal itu diungkapkan Burgener dalam rapat virtual pada Rabu (31/3/2021) sebagaimana dilansir Associated Press.

Burgener lantas mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mempertimbangkan tindakan yang berpotensi membalikkan kudeta militer dan memulihkan demokrasi.

Kendati demikian, Burgener tidak memerinci tindakan apa yang diperlukan untuk membalikkan kudeta yang dilakukan militer Myanmar pada 1 Februari.

Di satu sisi, Burgener menegaskan bahwa tindakan keras yang dilakukan aparat Myanmar terhadap demonstran bakal membawa negara tersebut terjerumus menjadi negara yang gagal.

“Ini bisa terjadi di bawah pengawasan kita. Dan kegagalan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut akan merugikan dunia jauh lebih banyak dalam jangka panjang,” kata Burgener.

Baca juga: Bocah Ini Lagi Dipangku Ayahnya Saat Rumah Gubuknya Dijatuhi Bom Milter Myanmar, Begini Kondisinya

Dia menambahkan, sekaranglah saatnya untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi di Myanmar.

Burgener mendesak DK PBB untuk mempertimbangkan semua alat yang tersedia lalu mengambil tindakan kolektif.

“Dan melakukan apa yang pantas diterima rakyat Myanmar, yakni mencegah bencana multidimensi di jantung Asia,” sambung Burgener.

Dalam pertemuan virtual tersebut, Burgener juga mengecam pembunuhan dan penangkapan para demonstran tak bersenjata.

 Hingga Rabu, Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik melaporkan bahwa sekitar 2.729 orang telah ditangkap dan 536 orang telah terbunuh.

Pada 10 Maret, DK Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang menyerukan dibatalkannya kudeta serta mengutuk keras kekerasan terhadap demonstran.

Pernyataan itu menekankan perlunya menegakkan proses demokrasi dan menyerukan dibebaskannya petinggi negara seperti Aung San Suu Kyi dan Win Myint yang ditahan junta militer.