Breaking News:

Sengketa Pilgub Jambi 2020

Dialog Mojok Tribun Jambi Menunggu Putusan MK Ini Akar Permasalahan Permohonan PSU di Sejumlah TPS

Akmal Tim Pemenangan CE-Ratu selaku penggugat dalam kesempatan itu menyampaikan, Ada ketidak transparanan, terkait dengan data Daftar Pemilih Tetap

Penulis: Dedy Nurdin | Editor: Nani Rachmaini
(KOMPAS.com/SUWANDI)
Tangkapan layar saat kuasa hukum paslon Cek Endra-Ratu Munawaroh (CE-Ratu), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan materi gugatan pada sidang MK secara daring, Selasa (26/1/2021) 

Dialog Menunggu Putusan MK Tentang Gugatan Pilgub Jambi di Mojok Tribun Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Agenda pembacaan putusan majelis hakim Mahkama Konstitusi terkait sengketa Pilkada Gubernur Jambi salah satu agenda paling dinanti. Baik masyarakat Jambi terutama dua pihak yang bersengketa, yakni tim penggugat dari pasangan calon Cek Endra - Ratu Munawaroh mapun pihak tergugat dalam hal ini KPU Provinsi Jambi. 

Fenomena ini pun menjadi satu tajuk pembahasan pada program Mojok Tribun Jambi yang disiarkan live melalui media sosial. Pada edisi Senin (22/3/2021) kali ini, Mojok Tribun Jambi meghadirkan perwakilan dari kedua pihak. Dialog dipandu oleh redaktur Tribun Jambi Hendri Dunan Aris. 

Akmal Tim Pemenangan CE-Ratu selaku penggugat dalam kesempatan itu menyampaikan, Ada ketidak transparanan, terkait dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ada yang masuk di DPT tetapi secara syarat tidak terpenuhi. 

Salah satu syaratnya seperti perekaman KTP elektronik dan dibuktikan suket Dukcapil Kabupaten Kota. Namun, sampai hari H pengakuan KPU menurut Akmal ada enam ribu yang masuk DPT. Tetapi, belum melakukan perekaman. 

"Data kami sekitar13 ribuan tidak melakukan perekaman tapi masuk dalam DPT," kata Akmal. 

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya melihat banyak DPTB ini orang yang sudah melakukan perekaman, tapi tidak masuk DPT. Disisi lain, ada yang belum masuk DPT tetapi bisa memilih. Ia menilai KPU dalam hal ini tidak transparan. 

"Ketika pleno DPT kami sampaikan apakah sudah memenuhi syarat dan saat itu KPU Provinsi Jambi mengatakan sudah memenuhi ketentuan dan syarat akan tetapi pada saat pencoblosan terjadi. Ini lah yang menjadi dasar kami menyampaikan gugatan," kata lewat video Daring. 

Menurut Akmal, dalam undang-undang yang masuk syarat wajib bagi pemilik adalah telah melakukan perekaman KTP elektronik. 

Ia menyebut dalam pembuktian diproses gugatan, poin ini menjadi salah satu alat bukti. Namun dalam persidangan di MK akan tetapi hanya lima orang saksi yang dihadirkan. Namun secara data pihaknya telah rampung. 

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved