Breaking News:

Berita Daerah

DPD Demokrat Keluarkan Maklumat Berisi Ancaman Penggunaan Merk dan Lambang

DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi mengeluarkan maklumat terkait penggunaan lambang/merk partai Demokrat.

TRIBUNJAMBI/HENDRI DUNAN
Pengurus Demokrat Provinsi Jambi Antar Berkas 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi mengeluarkan maklumat terkait penggunaan lambang/merk partai Demokrat. Pengurus DPD dan DPC Demokrat se Provinsi Jambi akan mengambil langkah hukum bagi yang melanggar maklumat tersebut.
DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi mengeluarkan maklumat dengan nomor No 19/MKL/DPD PD/JBI/III/2021 Tentang Penggunaan Identitas Partai Demokrat. Dalam maklumat itu berisi lima point penting yang menjadi sorotan partai berlambang merci ini.

Baca juga: Zumi Zola Akui Harus Transfer Rp20 Juta Tiap Bulan Untuk 2 Anaknya, Dukung Sherrin Tharia Jualan Kue

Drs Arfan, Direktur Eksekutif PD Jambi kepada Tribun (19/3) mengatakan bahwa ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam maklumat Partai Demokrat tersebut. Bahwa partai demokrat mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan politik kepada partai demokrat atas terjadinya Gerakan Pengambialihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara ilegal dan inkonstitusional yang merupakan perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan hal itu, maka Ketua DPD beserta seluruh ketua DPC Partai Demokrat se Provinsi Jambi mengumumkan kepada masyarakat agar membantu dan menginformasikan jika ada pihak-pihak (perseorangan/kelompok) yang melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan hukum, kehormatan dan kedaulatan partai demokrat serta mengganggu kehidupan demokrasi di Indonesia dengan penjelasannya.
“Kami solid dan setia kepada hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada15 Maret 2020 di Jakarta, dibawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono,”ungkap drs Arfan.

Baca juga: Dari Masa Dinasti Song hingga Ming, Temuan 730 Mangkuk Produksi Cina

Arfan menjelaskan kepengurusan telah disahkan Kementrian Hukum dan HAM RI dengan nomor putusan No. M.HH-15 AH 11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH. 11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (no. 15 Tanggal 19 Februari 2021).
Bahwa lambang Partai Demokrat (termasuk panji-panjinya) telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan Nomor Pendaftaran IDM000201281 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI, Direktur Janderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027. Pengesahan dimaksud menyatakan behwa pemilik merk/lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320.
“Telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sibolangi. Sumatera Utara, dimana baik dari aspek penyelenggaran, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Tantang Kepengunusan, AD/ART dan Lambang Partai.(Point 1 dan 2),”tegas Arfan.

Baca juga: Alasan Mendalam Zumi Zola Ajukan PK Atas Kasus Suap dan Gratifikasi yang Menjeratnya

Dipoint berikutnya,mereka menduga ada pihak-pihak yang tidak bertangungjawab yang akan membentuk kepengurusan, menggunakan Lambang/merk Partai (terasuk atributnya) Partai Demokrat dan membuka kantor mengatasnamakan Partai Demokrat secara tidak sah dan melawan hukum.
Terhadap penggunaan merk/lambang (atribut) Partai Demokrat secara ilegal adalah perbuatan melawan hukum dan dapat di tuntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa "Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
“Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan kejadian tersebut sebagaimana point 4 diatas, mohon agar dapat melaporkan kepada Pengurus Partai Demokrat di daerahrya atau dapat menghubungi nomor Telepon 081803680928-085215401380 Deddy Fitriadi”ucap Arfan. (tribunjambi.com/Hendri Dunan)

Penulis: Hendri Dunan
Editor: Hendri Dunan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved