Breaking News:

Kasus Suap Ketok Palu

Tiga Mantan Pimpinan DPRD Jambi Kasus Suap Pengesahan RAPBD Menunggu Putusan Hakim

Ketiga mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi priode 2014-2019 juga dituntut membayar pidana denda masing-masing 500 juta rupiah, subsider enam bulan

Dedy Nurdin
Para penasehat hukum tiga mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang terjerat kasus Suap Pengesahan RAPBD bersiap menypaikan pembelaan di PN Tipikor Jambi, Selasa (2/3/2021) 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tiga mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi dijadwalkan akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi Selasa (22/3/2021) pekan depan. 

Seperti disampaikan Ketua Majelis Hakim, Erika Sari Emsah Ginting pada sidang pekan lalu dengan agenda pembacaan tuntutan. Majelis hakim membutuhkan waku dua minggu untuk bermusyawarah menentukan putusan. 

"Putusan ketiga terdakwa perkara dugaan keropsi suap ketok palu pengesahan pengesahan APBD Provinsi Jambi dengan terdakwa, Cornelis Buston, Chumaidi Zaidi, dan AR Syahbandar, digelar Selasa (22/3/2021),” kata Yandri Roni, Humas Pengadilan Tipikor Jambi. 

Sebelumnya, ketiga terdakwa yakni Cornelis Buston, Chumaidi Zaidi dan AR Syahbandar menjalani sidang tuntutan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum KPK. Pembelaan untuk ketiga terdakwa juga telah disampaikan pada persidang sebelumnya melalui Penasehat Hukum masing-masing di ruang sidang. 

Cornelis Buston sendiri dituntut oleh Jaksa Penuntut KPK dengan hukuman pidana 6 tahun dalam kasus suap DPRD Provinsi Jambi. Tuntutan terhadap Cornelis lebih tinggi dari 2 terdakwa lain, Chumaidi Zaidi dan AR Syahbandar yang dituntut masing-masing 5 tahun penjara. 

Ketiga mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi priode 2014-2019 juga dituntut membayar pidana denda masing-masing 500 juta rupiah, subsider enam bulan penjara. 

Untuk uang pengganti terdakwa Cornelis Buton dituntut pengembalian 100 juta rupuah. Sementara terdakwa Chumaidi Zaidi dituntut pengembalian 400 juta subsider 6 bulan penjara. 

Ketiga terdakwa juga dituntut dicabut hak politiknya untuk dipilih kembali dalam jabatan publik selama lima tahun. Terhitung setelah ketiganya selesai menjalani masa pidana pokok. 

Ketiga terdakwa dituntut dengan pasal 12 huruf a UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001. Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat 1 KUHPidana. (Dedy Nurdin)

Baca juga: Ada Sisa 20 Vaksin di Tanjabbar dan akan Habis Sebelum 25 Maret

Baca juga: Ahli Ungkap Program di Dinas Perkim Sungai Penuh Banyak Tak Sesuai RAB 

Baca juga: MAHFUD MD Ungkap Sikap Jokowi Soal Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Sebut Soal 3 Kemungkinan Ini

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved