Breaking News:

Kasus Suap Ketok Palu

Tadjudin Hasan Menyesal Terima Uang Ketok Palu 

Tadjudin Hasan, mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi mengaku menyesali perbuatannya dalam kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Tribunjambi/dedy nurdin
Sidang Tuntutan Cekman, Parlagutan dan Tadjudin Hasan di PN Tipikor Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tadjudin Hasan, mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi mengaku menyesali perbuatannya dalam kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Penyesalan ini disampaikan terdakwa melalui penasehat hukumnya, Selas (9/3/2021). 

Edrianto, Penasehat Hukum Tadjudin Hasan mengatakan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinilai terlalu berat. Apa lagi terdakwa Tadjudin Hasan sudah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. 

Hal itu ditunjukkan dengan kesadaran terdakwa untuk mengembalikan nilai uang yang diterima dari ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Yakni seniali 800 juta rupiah.

Rinciannya 200 juta diterima dari Khusnindar untuk pengesahan RAPBD tahun 2017 yang diterima dalam dua tahap. Yakni bulan Maret dan April. 

Sementar 600 juta untuk jatah anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PKB untuk pengesahan RAPBD Tahun 2018. Uang itu diterima dari Saifuddin, namun uang itu belum sempat dibagikan dan masih ditangan terdakwa sebelum dikembalikan ke penyidik KPK setelah adanya Operasi Tangkap Tangan tahun 2017 lalu. 

"Terdakwa menyadari kesalahan dan menyampaiakn penyesalan. Kita minta agar Majelis Hakim menjatuhkan dengan hukuman yang seringan-ringannya. Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon hukuman se adil-adilnya," ujarnya. 

Seperti dua rekannya yang lain, Tadjudin Hasan dituntut oleh Jaksa Penuntut KPK dengan pidana penjara selama lima tahun. Denda senilai 200 juta rupiah subsider dua bulan penjara. 

Namun ia tidak dibebankan uang pengganti kerugian negara dengan pertimbangan uang yang diterima telah dikembalikan ke Penyidik KPK. Namun Jaksa Penuntut  menghendaki agar majelis hakim mencabut hak politik terdakwa untuk tidak dipilih kembali dalam jabatan publik selama lima tahun. 

Terhitun setelah terdakwa menjalani masa pidana pokok. Menanggapi pembelaan para terdakwa, Jaksa Penuntut KPK, Febby Dwiandospendi menanggapinya secara lisan. 

Menurut Jaksa Penuntut KPK, dalam pembelaan yang disampaikan ketiga terdakwa hanya terjadi perbedaan kesimpulan pada fakta persidangan. 

"Kami menolak pledoi para terdakwa dan penasehat hukumnya. Dan kami menyatakan tetap kepada tuntutan semula," ujar JPU KPK, Febby Dwinadospendi melalui video daring. 

Ketua Majelis Hakim Morailam Purba sebelum menutup sidang mengumumkan untuk agenda pembacaan keputisan hakim akan disampaikan pada sidang selanjutnya. 

"Untuk putusan kita tunda dua minggu. Jadi tanggal 23 Maret 2021 kita bacakan keputusan majelis hakim," katanya lalu menutup sidang. (Dedy Nurdin)

Baca juga: Penasehat Hukum Minta Parlagutan Nasution Dihukum 2,6 Tahun 

Baca juga: Promo Hypermart Terbaru 9 Maret 2021 Ada Daging Rp10.900 per 100 gram Diapers Diskon 15 Persen DLL

Baca juga: VIDEO Pengurus Demokrat Provinsi Jambi Antar Berkas Kepengurusan ke KemenkumHAM

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved