Setelah Video Ancamannya Terhadap Moeldoko Viral, Bupati Lebak: Kita Hadapi, Semua Ada Risikonya
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya yang juga Ketua DPD Demokrat Banten mendadak viral. "Santet Banten akan dikirim untuk KSP Moeldoko," ungkap Iti.
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya yang juga Ketua DPD Demokrat Banten mendadak viral. "Santet Banten akan dikirim untuk KSP Moeldoko," ungkap Iti.
TRIBUNJAMBI.COM - Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya yang juga Ketua DPD Demokrat Banten mendadak viral.
Musababnya, videonya viral. Video dukungannya terhadao AHY dan siap menghadapi Moeldoko pun jadi sorotan.
Wanita berusia 42 tahun itu mengaku siap turun berdemo dan mengirim santet Banten kepada Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.
"Kami tetap setia pada ketum (AHY) kami yang ganteng. Kalaupun kami harus turun berdemo, kami siap."
"Santet Banten akan dikirim untuk KSP Moeldoko," ungkap Iti.
Kini Iti Octavia Jayabaya memberikan klarifikasi usai melontarkan pernyataan bernada klenik kepada Moeldoko tersebut.
Ditemui di Pendopo Kabupaten Lebak di Rangkasbitung, Selasa (9/3/2021) siang, Iti mengatakan pernyataan tersebut hanya istilah saja sebagai bentuk pembelaan terhadap Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Enggak apa-apa kita hadapi, semua kan ada resikonya, jadi pemimpin risikonya begini, jadi prajurit begini. Ya hidup harus kita hadapi," kata Iti, Selasa.
Iti Octavia Jayabaya bilang ia siap menghadapi risiko setelah pernyataan tersebut viral dan jadi perbincangan.
Iti Octavia Jayabaya mengaku sudah mengetahui konsekuensi dari apa yang dilakukan.
Saat ini pun, kata dia, banyak pro kontra terkait pernyataannya itu. Iti yang juga menjabat sebagai Bupati Lebak itu mengatakan, pernyataan tersebut dilontarkan sebagai bentuk kekesalan terhadap apa yang disebutnya sebagai "perampok" partai.
Lebih lanjut Iti menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara adalah bentuk membunuh demokrasi Indonesia.
"Kami akan berjuang membela sesuai perundang-undangan, karena KLB yang diberlakukan itu ilegal dan tidak sesuai dengan kaidah," kata dia.
Beberapa DPC Partai Demokrat di Provinsi Jambi bereaksi terhadap Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, beberapa waktu lalu.
Pembelaan terhadap AHY juga datang dari Partai Demokrat di Provinsi Jambi.
Kader partai berlambang Mercy di Jambi itu menolak keras KLB dan hasilnya. Tercatat, beberapa pengurus cabang telah membuat pernyataan setia dukungan
Baca Berita Jambi lainnya
klik:
Baca juga: Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin Harap Bupati Baru Selesaikan Gagal Bayar 2020
Baca juga: Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ajukan 4 Bukti Surat pada Praperadilan Kasus Penangkapan dan Penahanan
Baca juga: Cerita Penumpang Batik Air yang RTB ke Bandara Jambi, Saat Mendarat Getaran Pesawat Lebih Keras
Baca juga: Kakek Nekat, Mengaku Polisi Lalu Tipu dan Setubuhi Dua Orang Korbannya Berjanji Akan Menikahi
Sementara itu, pengurus DPD Demokrat Provinsi Jambi mengantarkan berkas berupa SK Kepengurusan dan AD/ART partai ke Kanwil Kemenkumham Jambi disertai surat pernyataan.
Pengurus di Provinsi Jambi mengantarkan langsung dokumen kepengurusan partai dan surat pernyataan sikap. Langkah DPD ini sesuai instruksi dari DPP Partai Demokrat.
Pengurus yang hadir langsung mengantarkan berkas, antara lain Umar Ibrahim wakil ketua DPD, Deddy Fitriadi dari badan hukum dan pengamanan partai, Arfan dari DPC Sarolangun, Arison Ketua DPC Kota Jambi, Arniwati
Ketua PDRI, Jhon Arles sebagai wakil bendahara, Aleksa wakil sekretaris, Hj Risna wakil bendahara, Kemas Solihin divisi hukum dan Ernida Rauf PDRI.
Umar Ibrahim mengatakan kedatangan mereka untuk menindaklanjuti instruksi arahan DPP partai. Mengantarkan dokumen resmi partai melalui Kemenkumham Jambi untuk diteruskan ke Kemenkumham RI.
"Kami datang ke Kemenkumham ini menindaklanjuti apa yang dilakukan di DPP untuk mengantarkan pernyataan sikap bahwa kami menolak KLB yang dilaksanakan di Sibolangit Sumatera Utara," tegas Umar Ibrahim, Senin (8/3).
Kehadiran mereka juga mengantarkan beberapa dokumen terkait kepengurusan partai dan menyerahkan surat pernyataan sikap.
"Kami mengantarkan berkas dan hal-hal yang terkait kepengurusan partai," ucapnya.
*
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bupati Lebak Beri Klarifikasi Usai Ancam Moeldoko, Mengaku Siap Hadapi Risikonya"