Breaking News:

Jokowi Diminta Pecat Moeldoko, Pengamat: Jika Presiden Diam Dugaan Keterlibatan Istana Benar

Presiden Joko Widodo diminta bereaksi atas tindakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait Partai Demokrat.

Istimewa
Kepala Staf Presiden Moeldoko terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB. 

Jokowi Harus Pecat Moeldoko, Pengamat: Jika Presiden Diam Dugaan Keterlibatan Istana Benar

TRIBUNJAMBI.COM – Presiden Joko Widodo diminta bereaksi atas tindakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait Partai Demokrat.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, diamnya Presiden Jokowi menyikapi pembelahan Partai Demokrat semakin menguatkan dugaan keterlibtaan Istana.

Oleh karena itu, Pangi menilai, Presiden Jokowi harus bersuara dan menyatakan ketidakterlibatannya atas aksi politik yang dilakukan Moeldoko.

"Dari rangkaian bentangan empiris indikasi tersebut, jika Presiden tidak melakukan langkah apapun, tidak bunyi, menguat, mengonfirmasi keterlibatan Istana adalah sebuah keniscayaan,” kata Pangi dikutip dari Kompas.com, Rabu (10/3/2021).

Selain itu, menurutnya Jokowi juga harus mengevaluasi Moeldoko selaku anak buahnya. Sebabnya, aksi politik Moeldoko secara tak langsung telah mencoreng wibawa Istana Kepresidenan lantaran statusnya sebagai pejabat di lingkaran Istana.

Baca juga: Partai Demokrat Pecah, Ternyata Partai-partai Besar Ini Pernah Mau Bubar Duluan

Baca juga: Kasus Penangkapan Mantan Pimpinan FPI: Rizieq Shihab Siap Adu Bukti dengan Polisi Hari Ini

Karena itu, Pangi mengatakan, Jokowi wajib memecat Moeldoko atas aksi politiknya yang telah membajak Partai Demokrat.

Jika didiamkan, Pangi khawatir aksi pembajakan serupa bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya dan itu akan merusak sistem kepartaian yang menunjuang demokrasi selama ini.

“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan. Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” kata Pangi.

“Pemerintah juga harus menyakinkan tidak ada dualisme kepengurusann dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” lanjut dia.

AHY tanggapi penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat, SBY disebut akan turun gunung
AHY tanggapi penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat, SBY disebut akan turun gunung (Kolase/Tribunjambi.com)

Seperti diketahui. Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat oleh kubu yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebagian dari mereka yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum juga telah dipecat dari Partai Demokrat. Adapun mereka menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat lewat Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Proyek Rumah DP Rp 0 Anies Baswedan Terancam Bubar Setelah KPK Tetapkan Pria Ini Jadi Tersangka

Baca juga: Fahri Hamzah Mendadak Tanya Kabar Kaesang Putra Jokowi, Begini Reaksi Ali Ngabalin Setelah Gaduh

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Jika Presiden Diam, Menguat Dugaan Keterlibatan Istana dalam Pembelahan Demokrat"

Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved