Partai Demokrat Pecah, Ternyata Partai-partai Besar Ini Pernah Mau Bubar Duluan
Kegaduhan partai hingga berujung perpecahan bukan hanya terjadi pada Partai Demokrat tetapi partai besar lainnya.
lihat foto
Partai Demokrat Pecah, Ternyata Partai-partai Besar Ini Pernah Mau Bubar Duluan
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Kegaduhan partai hingga berujung perpecahan bukan hanya terjadi pada Partai Demokrat tetapi partai besar lainnya.
Kekisruhan yang terjadi di internal partai kerap kali jadi pemicu terjadinya perpecahan hingga munculnya dualisme kepemimpinan.
Tahun 2021 ini, Partai Demokrat diguncang kekisruhan yang pernah dialami partai politik besar lainnya.
Sebut saja PDI Perjuangan ( PDIP), PKB, Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) pernah pecah duluan.
Keempat parpol tersebut pernah merasakan perpecahan yang sama, seperti yang terjadi di Partai Demokrat saat ini.
Dalam artikel ini terdapat kilas balik sederet parpol besar Indonesia yang pernah mengalami kekisruhan berujung pada dualisme kepemimpinan.
Baca juga: Demokrat Tuding Moeldoko Lakukan Abuse of Power, Begini Tanggapan Mahfud MD
Baca juga: Wali Kota Blitar Joget di Panggung, Nyayi Sambil Bagi-bagi Duit Tanpa Pakai Masker: Biar Tidak Sepi
Ya, api konflik di tubuh Partai Demokrat kian memanas usai Moeldoko terpilih sebagai ketua umum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.
KLB yang berlangsung pada Jumat (5/3/2021) di Hotel The Hill Sibolangit itu digelar oleh pihak yang kontra dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).
Dengan hasil KLB tersebut, maka Partai Demokrat kini terpecah menjadi dua, yaitu di bawah AHY dan Moeldoko.
Kondisi ini memperpanjang catatan sejarah partai politik di Indonesia yang pernah terpecah, berikut daftarnya:
1. PDIP Soerjadi vs PDIP Megawati
Perpecahan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia ( PDI) bermula ketika 16 fungsionaris DPP PDI menyatakan akan melaksanakan kongres PDI guna memisahkan diri dari kepengurusan Megawati.
DPP PDI pun langsung memecat 16 fungsionaris itu karena secara sepihak mengadakan kongres yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggah (AD/ART) PDI.
Meski demikian, kongres di Medan tetap berjalan dan menunjuk Wakil Ketua MPR/DPR Soerjadi sebagai ketua umum, dikutip dari Harian Kompas, 22 Juni 1996.
