Breaking News:

Hinca Panjaitan Sebut KLB Demokrat Hari Ini Ilegal, Tudingan Moeldoko Jadi Dalang Menguat

Hinca Panjaitan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat melontarkan pernyataan menohok soal Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat hari ini

(Tribunnews/Jeprima) (Tribunnews/JEPRIMA)
Hinca Panjaitan 

Hinca Panjaitan Sebut KLB Demokrat Hari Ini Ilegal, Tudingan Moeldoko Jadi Dalang Menguat

TRIBUNJAMBI.COM,MEDAN - Hinca Panjaitan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat melontarkan pernyataan menohok soal Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sumatera Utara.

Santer dikabakarkan, para kader Demokrat yang dipecat menggelar KLB di Hotel The Hills Sibolangit, Sumatera Utara hari ini.

Hinca Panjaitan menyebut KLB tersebut ilegal karena tidak ada izin dan wajib dibubarkan.

"Sudah saya cek langsung ke Kapolri barusan, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB," terang Hinca Panjaitan XIII dikutip dari Tribun Medan, Jumat (5/3/2021).

Menurut Hinca Panjaitan, polisi harus membubarkannya demi hukum. Sebab, jika tidak dibubarkan, negara sama artinya membiarkan pelanggaran hukum itu berjalan.

Hinca semakin yakin jika Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat, justru menjadi sang dalang, aktor intelektual di balik terselenggaranya KLB tersebut.

Baca juga: Mata Najwa Tadi Malam Seru, Jhoni Allen Gelagapan Dicecar Najwa Soal Duit Rp100 Juta di KLB Demokrat

Baca juga: Mata-mata Demokrat Bongkar Persiapan Kudeta di Deli Serdang, Muncul Nama Moeldoko dan Marzuki Alie

Menurut Hinca Panjaitan, tidak tepat bila KLB itu masih disebut sebagai urusan internal Partai Demokrat.

"Kalau alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, kita pastikan alasan ini tidak benar. Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," jelas Hinca Panjaitan.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan Istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," sambungnya.

Hinca Panjaitan (tengah).
Hinca Panjaitan (tengah). (TRIBUNNEWS/HERUDIN)
Halaman
1234
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved