Beredar Isu China Akan Bangun Pangkalan Militer di Wilayah Natuna

Pemerintah Indonesia tidak mampu membayar utang menyebabkan Rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna oleh China.

Editor: Muuhammad Ferry Fadly
Bakamla Indonesia
Indonesia usir kapal penjaga pantai China yang sudah 2 hari di Natuna Utara. 

Dia menambahkan, "Dan kemudian fakta itu terus berlanjut meskipun semua yang telah terjadi di seluruh dunia, itu benar-benar menunjukkan niat China untuk benar-benar mengembangkan pulau-pulau buatan ini menjadi pangkalan militer besar-besaran."

Salah satu citra satelit menunjukkan struktur silinder permanen sepanjang 16 meter sedang dalam pengembangan di Mischief Reef.

Ini menjadi sinyal bahwa kemungkinan China memasang struktur antena di pangkalan militernya.

Analis citra geospasial Simularity melaporkan tanda-tanda struktur radar yang ditambahkan mulai muncul pada awal Oktober 2020.

"Struktur beton mungkin telah mengalami konstruksi internal tambahan antara 23 November dan 1 Februari 2021," demikian bunyi laporan dari organisasi tersebut.

Mischief Reef telah menjadi pusat ekspansi Tiongkok di Laut China Selatan sejak pertengahan 1990-an, ketika Beijing membangun struktur panggung pertama dengan klaim bahwa mereka perlu menyediakan tempat berlindung bagi para nelayan.

Berita tentang bangunan baru di pusat tersebut mendorong Departemen Pertahanan Nasional Filipina untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut sebelum mengomentari kemungkinan penambahan bangunan baru.

Kelompok nelayan Pamalakaya mengecam dugaan pembangunan tersebut, mengutip keputusan pengadilan arbitrase internasional yang memberikan Manila hak berdaulat atas wilayah tersebut.

"Sementara seluruh dunia fokus pada memerangi pandemi global, China bekerja lembur untuk menyelesaikan fasilitasnya di wilayah laut kami," jelas Ketua Pamalakaya Fernando Hicap.

Hicap mengecam keras tindakan tidak berperasaan China yang tidak pernah berhenti di tengah situasi darurat global yang diakibatkan oleh pandemi.

"Ini adalah tindakan sewenang-wenang dan langsung mengabaikan sumber daya laut dan zona ekonomi eksklusif kami," tegasnya.

Pada hari Jumat, Ned Price, juru bicara departemen luar negeri AS, mengatakan bahwa AS bergabung dengan Filipina, Vietnam, Indonesia, Jepang, dan negara-negara lain dalam menyatakan keprihatinannya dengan undang-undang penjaga pantai yang baru-baru ini diberlakukan China.

Price mengatakan, “Mengizinkan penjaga pantai untuk menghancurkan struktur ekonomi negara lain dan menggunakan kekuatan dalam membela klaim maritim China di wilayah yang disengketakan, sangat menyiratkan bahwa undang-undang ini dapat digunakan untuk mengintimidasi tetangga maritim RRT.”

Sumber : Diisukan Tak Bisa Bayar Hutang, China Bangun Markas Militer di Natuna. AS Ajak Indonesia Lakukan Ini

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved