Breaking News:

Kasus Suap Ketok Palu

BREAKING NEWS Mantan Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston Dituntut 6 Tahun Penjara Oleh KPK 

Tiga mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi dituntut bersalah dalam kasus suap pengesahan Rancangan APBD Provinsi Jambi menjadi APBD

tribunjambi/dedi nurdin
Suasana sidang agenda pembacaan tuntutan kasus suap pengesahaan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 di PN Tipikor Jambi, Kamis (18/2/2021). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tiga mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi dituntut bersalah dalam kasus suap pengesahan Rancangan APBD Provinsi Jambi menjadi APBD tahun 2017-2018.

Tuntutan Jaksa terhadap Cornelis Buston, mantan ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi dan AR Syahbandar masing-masing selaku pimpinan dibacakan oleh Jaksa Penuntut KPK dihadapan majelis hakim yang diketuai Hakim Erika Sari Emsah Ginting, Kamis (18/2/2021). 

Namun dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut KPK menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jambi menghukum Cornelis Buston dengan pidana penjara selama enam tahun. 

Tuntutan JPU KPK terhadap Cornelis Buston selaku mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi ini lebih tinggi dari dua terdakwa lainnya. Chumaidi Zaidi dan AR Syahbandar dituntut masing-masing selama lima tahun pidana penjara. 

Sementara untuk sanksi pidana denda, tim JPU yang diketuai Iskandar Marwanto meminta agar majelis hakim menjatuhi hukuman pidana denda sebesar RP, 500 juta. 

"Apabila tidak dibayarkan dalam tempo satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh  kekuatan hukum tetap maka harta beda terdakwa dapat disita. Dalam hal tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan," ucap JPU KPK

Mengenai uang pengganti kerugian negara hanya dibenankan pepada  terdakwa Cornelis Buston senilai 100 juta rupiah. Untuk Chumaidi Zaidi, dibebankan kerugian negara senilai 400 juta rupiah. 

Jaksa Penuntut berpendapat nahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 

Yakni pasal 12 huruf a UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana  diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001. Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat 1 KUHPidana. (Dedy Nurdin)

Baca juga: Transaksi Sabu, Joni Warga Legok Diringkus BNNK Jambi

Baca juga: 10 Camat di Kabupaten Tebo Jadi Saksi Sidang Korupsi Pengadaan LPJU

Baca juga: Rektor Universitas Jambi Luncurkan 8 Aplikasi Terintegrasi dan BPU

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved