Breaking News:

Ada Perpres Soal Sanksi Tolak Divaksin, Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Jambi

"Pertama langkah kita persuasif ya. Promosi besar-besaran, kemudian imbauan tegas. Kalau sekarang kan masih dalam jangkauan kita," kata Maulana, Kamis

Tribunjambi/Rohmayana
Maulana, Wakil Walikota Jambi 

"Mengikuti regulasi yang ada. Karena kalau rendah cakupannya, maka kekebalan kolektifnya tidak terbangun. Sehingga potensi virus menular nggak berhenti," jawabnya.

Akan tetapi, jika 80 persen komunitas (orang yang divaksin) sudah terbangun, lalu masih ada 20 persen kemungkinan kena, maka berhenti virusnya di orang tersebut.

Sehingga, ketika 80 persen telah terbangun. Maka resiko penularannya lebih kecil.

Ia berharap dari waktu ke waktu penularannya kecil. Virus akan mati pada orang-orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Lalu tak menularkan pada orang lain yang sudah memiliki kekebalan setelah divaksin.

Terpisah, berita yang tersebar di sejumlah media, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres No. 14 /2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99/2020.

Perpres Nomor 99/2020 yaitu tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Bagi yang sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi.

Pertama, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos.

Kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.

Kemudian pada poin ketiga, barulah diberlakukan denda.

Selain itu, kementrian Kesehatan akan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.

Penulis: Rara Khushshoh Azzahro
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved