Intip Cara Pemerintah China Tekan Angka Perceraian, Sahkan Undang-Undang ini

Cheng Xiao, wakil presiden dan profesor Fakultas Hukum Universitas Tsinghua, mengatakan undang-undang itu dimaksudkan untuk mengekang perceraian "impu

Editor: Muuhammad Ferry Fadly
via Intisari Online
Ilustrasi Perceraian 

Undang-undang “waktu tunggu” ini dikatakan membuat pengecualian dalam kasus KDRT, menurut SCMP.

Tetapi pengacara yang berbicara kepada outlet tersebut mengatakan bahwa pada kenyataannya, hal itu akan semakin memperumit masalah bagi korban KDRT.

Masalahnya, pria dapat memutuskan apakah mereka ingin menceraikan atau mencabut lamaran mereka.

Jika seorang wanita ingin dan pria tidak, wanita kemudian harus mengajukan tuntutan, menyewa pengacara dengan biaya pribadi dan finansial yang besar.

“Banyak wanita, terutama ibu rumah tangga penuh waktu, tidak dalam posisi untuk melakukan ini (tuntutan hukum)," Zhong Wen, seorang pengacara perceraian yang berbasis di provinsi Sichuan, mengatakan kepada outlet tersebut.

China, tambahnya, tidak memiliki jaringan yang kuat untuk perlindungan dan sumber kekerasan dalam rumah tangga.

Artinya jika seorang wanita berhasil melarikan diri dari pasangannya yang kasar, dia mungkin tidak punya tempat tujuan.

Lusinan negara bagian AS juga memerlukan waktu tunggu.

Sebagian besar negara bagian membutuhkan antara 30 dan 60 hari sebelum mengajukan perceraian.

Ohio, New York, Wyoming, Virginia, Illinois, Hawaii, New Jersey, Minnesota, Alaska, dan Maine tidak memerlukan waktu tunggu sama sekali.

Sedangkan Maryland membutuhkan satu tahun penuh. (*)

Sumber : Cara China Cegah Suami Istri Cerai, Undang-undang Baru Pernikahan Berlaku Tahun Ini

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved