Breaking News:

Daftar 33 Permohonan Sengketa Pilkada 2020 yang Dihentikan MK

Ini artinya 33 permohonan tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian di sidang putusan/ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur

Kompas/Lucky Pransiska
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta 

TRIBUNJAMBI.COM - Sebanyak 33 permohonan sengketa Pilkada 2020 resmi dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (15/2).

Ini artinya 33 permohonan tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian di sidang putusan/ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dikutip dari laman CNN Indonesia, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengkonfirmasi hal tersebut.

"Amar putusan tidak dapat diterima," ucap juru bicara MK Fajar Laksono.

Baca juga: 2 Bulan Ditahan di Rutan Bareskrim, Kondisi Habib Rizieq Masih Sesak Nafas Sambil Kerjakan Disertasi

Baca juga: Viral Bos Dealer Mobil Lempar Duit hingga Karyawan Berebutan, Netizen: Tidak Memanusiakan Manusia!

Sejumlah alasan menjadi penyebab gugatan tidak diterima MK, mulai permohonan dicabut oleh pemohon, permohonan melewati batas tenggang, dan pemohon tidak hadir dalam sidang sehingga permohonan dianggap gugur.

Sejumlah pemohon juga tidak memenuhi syarat minimal selisih suara penggugat dengan pemenang pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015.

Ini dafar 33 perkara yang dihentikan MK

14 perkara di sesi 1

1. Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (tidak mempunyai kedudukan hukum)
2. Purworejo, Jawa Tengah (melewati tenggang waktu)
3. Mamberamo Raya, Papua (3 perkara dengan rincian melebihi tenggang waktu di dua perkara dan satu permohonan gugur)
4. Padang Pariaman, Sumatera Barat (melewati tenggang waktu)
5. Sijunjung, Sumatera Barat (melewati tenggang waktu)
6. Pangkajene Kepulauan Sulsel (tidak dapat diterima)
7. Bengkulu Selatan (permohonan dicabut)
8. Luwu Utara Sulsel (melewati tenggang waktu)
9. Bulukumba Sulsel (permohonan dicabut)
10. Halmahera Timur, Mauluku Utara (2 perkara melewati tenggang waktu)
11. Pandeglang, Banten (melewati tenggang waktu)

Baca juga: Cara Mengenal Modus TikTok Cash, VTube, Share Result - Top Up, Like, Share dan Dijanjikan Keuntungan

Baca juga: Bidan Muda Kepergok Sedang Bercinta dengan Oknum TNI di Hotel, Suami Curiga Saat Pulang Kerja

8 perkara di sesi 2

1. Kota Bandar Lampung (permohonan dicabut)
2. Kota Medan, Sumatera Utara (pemohon dan kuasa tidak hadir)
3. Lampung Selatan (2 perkara, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
4. Pangandaran, Jawa Barat (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
5. Nias, Sumatera Utara (permohonan dicabut)
6. Asahan, Sumatera Utara (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
7. Rokan Hilir, Riau (permohonan dicabut)

11 perkara di sesi 3

1. Sigi, Sulteng (permohonan dicabut)
2. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
3. Bone Bolango, Gorontalo (2 perkara, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
4. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
5. Waropen, Papua (2 perkara, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
6. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
7. Tidore Kepulauan, Maluku Utara (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
8. Banyuwangi, Jawa Timur (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)
9. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (pemohon tidak memiliki kedudukan hukum)

Sumber: CNN Indonesia

Editor: Suci Rahayu PK
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved