Breaking News:

Berita Kota Jambi

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi Disemprot Anggota Komisi II DPR RI, Soal Sertifikat Tanah

“Di Jambi belum ada yang kita terapkan, dan kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat terkait pemberlakukan itu..

Zulkifli azis
Reses masa persidangan III tahun sidang 2021 di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (15/2/2021). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Komisi II DPR RI keritisi program sertifikat tanah elektronik yang akan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasalnya ini dinilai bisa semakin mempersulit masyarakat.

Kritikan tersebut disampaikan langsung oleh wakil ketua komisi II DPR RI kepada kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, saat memaparkan program 2021 akan menerapkan sertifikat elektronik, dalam kegiatan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka reses masa persidangan III tahun sidang 2021 di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (15/2/2021).

Bentuk sertifikat tanah elektronik
Bentuk sertifikat tanah elektronik ((Kementerian ATR/BPN))

“Bagaimana mungkin sertifikat elektrinik ini akan diterapkan di Jambi, karena sampai sekarang kita belum ada laporan dari BPN pusat,” kata Junimart Girsang wakil ketua komisi II DPR RI dari Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kata dia, sejauh ini belum ada kajian jika sertifikat elektronik tersebut akan dilakukan.

Baca juga: Keuangan 8 Zodiak Besok 19 Februari 2021, Leo: Banyak Peluang untuk Mendapatkan Uang Lagi Besok

Baca juga: Dafatr Harga HP Xiaomi Harian Bulan Februari 2021 dari Seri Redmi 8 hingga Terbaru Mi 10T

Bahkan, sampai saat ini belum ada percontohan yang dilakukan di Jambi. Jika memang sertifikat elektronik tersebut akan diberlakukan maka lebih baik di kaji bersama DPR RI.

“Saya benar-benar tidak suka begitu, tolonglah ajak kami diskusi, karena kami wakil rakyat, jangan menggampangkan segala cara,” sebut Junimart.

Junimart menyebutkan, jangan sampai membuat DPR RI kelabakan dengan program sertifikat elektronik ini, sebelum ada kajian.

“Ini juga kami kritiki, kami bersama pimpinan tak sepakat dengan ini, kasihan rakyat,” tuturnya.

Anggota dewan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapil Sumatera Utara itu mengingatkan kepada BPN Jambi agar tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Dikhawatirkan ini bisa memicu persoalan ke depannya.

“Coba dikomunikasikan dulu, jangan BPN ini seperti eksklusif, bagaiman dengan suku anak dalam jika sertifikat elektronik ini diterapkan,” jelasnya.

Baca juga: Promo Burger King Hari Ini Hingga 28 Februari 2021, Diskon Up To 50% & Harga Dari Rp 35 Ribuan

Baca juga: Cara Meredakan Gejala Asma dengan Bahan Alami - Jahe, Kafein, Aromaterapi, Bawang Merah Bawang Putih

Suasana dalam ruangan pertemuan Komisi II DPR RI bersama Pemprov Jambi yang menghadirkan Kakanwil BPN Jambi, Gubernur Jambi  dan Kepala OPD lainnya menjadi hening sejenak.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Kakanwil BPN Jambi Dadat Dariatna kepada Komisi II DPR RI, dalam sesi tanya jawab menerangkan, terkait akan menerapkan sertifikat elektronik tersebut dan memberi jawaban ulang, bahwa Provinsi Jambi belum siap untuk memberlakukan sertifikat elektronik.

“Di Jambi belum ada yang kita terapkan, dan kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat terkait pemberlakukan itu,” kata dia.

Padahal, sebelumnya, dirinya mengatakan akan menerapkan sertifikat elektronik di beberapa perkantoran dan beberapa instansi pemerintahan terlebih dahulu dan baru ke masyarakat untuk penerapan sertifikat eklektronik.

Baca juga: Manggala Agni Soroti Dua Kecamatan di Sarolangun, Penyumbang Terbesar Kebakaran Hutan dan Lahan

Baca juga: Rossa & Afgan Bakal Nikah? Sinyal Hari H Jadi Sorotan di Postingan Bubah Alfiah hingga Picu Sorotan

Baca juga: Penerapan Perbup Soal Sanksi Pelanggaran Prokes di Tebo Masih Lemah, Ini Kata Kasat Pol PP

Penulis: Zulkipli
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved