Nasdem dan Gokar Tolak Revisi UU Pemilu, Ada Insentif Parpol Pendukung Pilkada 2024, Benarkah?

Partai Nasdem dan Gokar Tolak Revisi UU Pemilu, Benarkah Ada Insentif Parpol Pendukung Pilkada 2024? Simak disini

Editor: Rohmayana
ist
Ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -- Terbaru adalah perubahan sikap Partai Nasdem dan Partai Golkar yang mendukung penolakan revisi UU pemilu tersebut.

Terjadi fakta politik bahwa penolakan pembahasan revisi undang-undang (UU) no 7 tahun 2017 menguat.

Kedua partai ini akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan revisi UU no 7 tahun 2017.

Anies Baswedan Belum Tersaingi Jika Pilkada DKI Digelar, Gibran Rakabuming Dinilai Saingan Berat

Sebab, menurut Burhanudin, partai-partai tersebut telah mendukung pemerintah dengan tak membahas revisi UU Pemilu.

Selain itu, Burhanuddin mengatakan, politik merupakan sesuatu yang rasional dan politisi kerap digerakkan oleh insentif yang juga rasional.

Menurut Burhanudin, insentif paling nyata dalam hal dukungan terhadap sikap pemerintah yang menolak revisi UU Pemilu ialah jatah menteri partai koalisi yang tidak berkurang.

Rumor Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta, Tak Tersaingi Kecuali Gibran Maju, Ikut Langkah Jokowi?

"Insentif buat partai politik yaitu dukungan publik dan insentif buat presiden juga dukungan publik," kata Burhanudin sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Senin (8/2/2021).

"Jadi menterinya tetap, syukur-syukur ditambah kalau taat. Itu insentif yang jelas, kalau insentif 2024 masih jauh," kata Burhanuddin.

Ia menyadari terdapat sebagian kelompok masyarakat yang menginginkan agar revisi UU Pemilu tetap berlanjut agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak tumpang tindih dengan Pemilu 2024.

Gerindra Dikabarkan Akan Tinggalkan Anies di Pilkada DKI Jakarta, Ini Indikasinya Menurut Pengamat

Kendati demikian, Burhanudin menilai isu tersebut tidak terlalu populer di masyarakat secara umum.

Kalaupun masyarakat pada akhirnya menuntut agar pilkada dan pemilu tak dilaksanakan berbarengan pada 2024, partai-partai masih bisa menjelaskannya kepada para pemilih mereka menjelang hari pencoblosan pada 2024.

"Jangan lupa, memori pemilih kita kan pendek. Jadi mungkin itu yang membuat insentif tadi lebih berkurang, untuk mengikuti aspirasi publik (ingin adanya revisi UU Pemilu)," tutur Burhanuddin.

Diketahui, partai-partai anggota koalisi pemerintahan kini sepenuhnya mendukung sikap pemerintah yang tak ingin revisi UU Pemilu dilanjutkan pembahasannya.

Anies Baswedan Punya Lawan Berat, Gibran Rakabuming Disebut Jadi Penantang Jika Maju di Pilkada DKI

Selain didukung partai koalisi, pemerintah juga didukung oleh PAN yang tak menghendaki adanya revisi UU Pemilu yang salah satu poinnya tetap melaksanakan Pilkada 2022 dan 2023.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved