Kepala KKP Jambi :Lebih 100 Fasyankes Layani Digitalisasi Dokumen Kesehatan

Belum lama ini, pemerintah mencanangkan penerapan digitalisasi dokumen kesehatan sebagai syarat berpergian.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menjadi satu di antara yang memiliki peran penting dalam hal itu.

Tribunjambi.com berkesempatan mewawancarai Kepala KKP Provinsi Jambi, Ali Isha Wardhana dalam pencanangan program ini. Lalu bagaimana pemaparannya? Simak kutipan wawancara berikut:

Tribun: Kantor Kesehatan Pelabuhan punya peran penting, salah satunya sebagai pihak yang menjamin keamanan dan kenyamanan calon penumpang. Sejak awal pandemi kemarin, apa saja peran KKP dalam menangani Covid-19 di lingkungan bandara?

Ali: KKP sesuai fungsi dan perannya, menangkal atau mencegah penyakit. Artinya, kami dari KKP Jambi harus memastikan secara umum, yang dari Jambi ke luar itu sehat, dan yang dari luar ke Jambi itu juga sehat.

Terkait dengan Covid-19, memang kami melaksanakan apa yang diatur oleh pusat, baik dari gugus tugas mau pun dari Kemenkes. Kita sekarang lebih menekankan ke arah bagaimana para penumpang atau komunitas bandara itu melaksanakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan.

Tribun: Selain di bandara, kawasan pelabuhan juga menjadi perhatian. Bagaimana penanganan di pelabuhan?

Ali: Sama seperti di bandara, di pelabuhan juga kami terapkan. Tapi objeknya beda. Kalau di pelabuhan lebih ke kapal barang. Jadi kita menjamin keamanan dari kapal barang yang datang. Kalau di bandara lebih ke penumpang. Kalau pun ada penumpang, lebih banyak ke Pelabuhan Roro di Kuala Tungkal.

Ambil contoh, di pelabuhan itu kan, ada juga kapal yang mengangkut barang. Jadi kita cek dulu kondisinya. Kalau sudah dijamin aman, baru kita izinkan. Begitu pun mau berangkat, kita periksa dulu baru kita berikan surat izin

Tribun: Setelah penerapan new normal, apa saja langkah yang diambil?

Ali: Kami memastikan bagaimana para calon penumpang menerapkan protokol kesehatan. Yang dulu tidak pernah pakai masker jadi pakai masker, tidak pakai jarak jadi pakai jarak.

Kita bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak bandara. Dengan adanya kerja sama yang baik, maka berjalan dengan baik.

Selain itu, terkait dengan edaran, untuk menjamin kondisi kesehatan penumpang, ada yang terkait dengan dokumen kesehatan. Tugas kita bagaimana memvalidasinya itu.

Tribun: Belum lama ini, KKP Kemenkes bersama pihak bandara, maskapai, dan stakeholder terkait melakukan penandatanganan kesepakatan terkait digitalisasi dokumen kesehatan. Digitalisasi seperti apa yang dimaksud di sini?

Ali: Digitalisasi di sini adalah pola memvalidasi dokumen kesehatan yang penumpang bawa. Sebelum digitaslisasi kan, para calon penumpang kita periksa, baik tes PCR atau swab antigen, langsung bawa surat (dokumen kesehatan). Surat dari fasilitas kesehatan itu yang dibawa ke bandara. Jika sudah memenuhi syarat, baru dapat izin.