Ini Alasan Surat AHY Tidak Akan Ditanggapi Oleh Presiden Joko Widodo

TRIBUNJAMBI.COM - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat

Alasannya menurut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat.

"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, Kamis 4 Februari 2021.

Ditegaskan, mekanisme penyelesaian masalah Partai Demokrat telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

• Meminimalisir Kontra, Cek Endra serta Forkopimda Turun ke Lubuk Bedorong

• Bendahara Tak Tahu Ada Temuan SPJ Penggunaan Anggaran Di Dinas Perkim Sungaipenuh

• Simak Enam Fakta Terbaru Tentang Timor Leste, Ada Bahasa Resmi Negara Tersebut

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur didalam AD/ART," kata mensesneg.

Pratikno membenarkan bahwa AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut.

Surat diantarkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa.

"Benar, kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin 1 Fberuari 2021 lalu.

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu setuju sikap Presiden Jokowi yang tak memberikan klarifikasi atau membalas surat AHY.

Masih banyak pekerjaan pemerintahan yang jauh lebih penting dan berarti buat masyarakat banyak ketimbang persoalan internal Partai Demokrat.

Apalagi mengatasi pandemi Covid-19.