TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-

Sumur minyak ilegal milik masyarakat di Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang jumlahnya capai sekitar 2.000 lebih.

Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LHSDA) Setda Batanghari, Syaiful mengatakan sumber energi mineral di batanghari kewenangannya ada di provisini walaupun wilayahnya ada di batanghari.

“Sesuai peraturan yang berlaku kewenangannya ada di provinsi, Pemerintah Daerah hanya memantau, mengawasi dan mengimbau serta sifatnya koordinasi,” kata Syaiful Selaku Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Setda Batanghari, Rabu (3/2/2021).

Aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal atau ilegal driling di Desa Bungku dan Desa Pompa Air pada November 2020 lalu pernah dilakukan pendataan titik koordinat.

“Tahun lalu tim pernah lakukan pendataan sumur tua milik pertamina, bertujuan untuk nantinya akan dikelola secara resmi,” ujarnya.

Ia mengatakan di sisi lain tim juga melakukan pendataan sumur yang dikelola masyarakat, hasilnya tercatat ada sekitar 2.000 sumur.

Upaya yang dilakukan Pemkab Batanghari pernah memfasilitasi penutupan puluhan sumur pada 2018 lalu, dihadiri Wakil Gubenur kala itu.

Katanya masyarakat ada permintaan bahwa mereka mengingikan bantuan berupa perbaiki jalan, merehab sekolah dan masjid. Jika itu dipenuni maka kegiatan itu diberhentikan masyarakat.

“Permintaan tersebut dipenuhi Pertamina, akan tetapi kegiatan itu masih tetap saja ada,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, Parlaungan saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya tak mengetahui aktivitas ilegal driling itu.

“Mungkin aktivitasnya ada di Bajubang, untuk titik lokasi dan jumlah, saya tidak tahu, coba tanya Bagian SDA,” pungkas Parlaungan melalui sambungan seluler.

(Tribunjambi/Musawira)