Arab Saudi Diguncang Ledakan, Bukan Kelompok Houthi tapi Kelompok Ini yang Ngaku Bertanggungjawab

Pada Sabtu (23/1) pekan lalu, koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang beroperasi di Yaman mengatakan, telah mencegat dan menghancurkan "target udara musuh" yang diluncurkan menuju Riyadh.

Houthi membantah bertanggungjawab atas serangan itu.

Sementara kelompok yang menyebut dirinya Alwiya Alwaad Alhaq , yang secara kasar diterjemahkan sebagai Brigade Janji Sejati, mengklaim serangan tersebut.

Kini Arab Saudi akan menuntut balas atas serangan ini dimana kabarnya Raja Salman marah atas serangan pengecut tersebut.

Kelompok Teroris

Melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, AS menyatakan bahwa kelompok Houthi bakal masuk dalam daftar teroris.

Akibatnya, Presiden AS Joe Biden bakal mendapatkan jalan terjal untuk memulai upaya diplomasi dengan Iran, yang selama ini mendukung Houthi.

Selain itu, pemerintahan baru AS nanti juga bisa kesulitan meninjau kembali hubungannya dengan Arab Saudi, yang selama ini membombardir Yaman.

Manuver Kementerian Luar Negeri AS ini jelas mengkhawatirkan pihak yang selama ini menjalani transaksi dengan kelompok tersebut.

Pekerja kemanusiaan maupun calon pemerintahan Biden sudah memeringatkan, kebijakan itu bisa menyulitkan penyaluran bantuan.

Padahal, saat ini Yaman sudah dideklarasikan oleh PBB berada dalam momen krisis kemanusiaan, dengan jutaan orang kelaparan.

Untuk itu, anggota parlemen AS menyerukan kepada Biden untuk membatalkan keputusan pemerintahan Trump yang mencap pemberontak Houthi Yaman sebagai 'organisasi teroris asing'.

Melansir Al Jazeera, Senin (11/1/2021), anggota parlemen mengecamnya sebagai 'berpandangan sempit' dan merupakan 'hukuman mati' bagi jutaan orang yang sudah kesulitan dalam perang yang terjadi selama bertahun-tahun.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Gregory Meeks mengatakan keputusan yang diumumkan oleh Pompeo pada Senin pagi tersebut 'membahayakan nyawa rakyat Yaman'.

Dalam sebuah pernyataan hari Senin, Meeks mengatakan, "Pemerintahan Trump belum mengetahui bahwa mereka tidak dapat memberikan sanksi untuk keluar dari perang saudara."