MAHFUD MD Ungkap Kemendikbud Pernah Larang Siswi Pakai Jilbab: Sekarang Jangan Membalik Situasi

MAHFUD MD Ungkap Fakta Kemendikbud Pernah Larang Siswi Berbusana Muslim: 'kita tak boleh membalik situasi dgn mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab

Editor: Rohmayana
ist
Mahfud MD Beri Tanggapan terkait Polemik Aturan Wajib Jilbab bagi Siswi Non-Muslim di Padang 

TRIBUNJAMBI.COM,JAKARTA-- Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) --kini Kemendikbud ternyata pernah melarang siwi memakai jilbab terjadi antara tahun 1970an dan 1980an.

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD ungkap fakta Depdikbud pernah larang murid memakai busana muslim, jilbab.

Berdasarkan data, pada masa itu setidaknya ada lima orang yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). 

"Akhir 1970-an s-d 1980-an anak2 sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tsb ke Depdikbud," ujar Mahfud MD melalui akun twitternya, kemarin.

Saat ini, berbusana muslim dan memakai jilbab telah diperbolehkan bagi para anak sekolah dan bahkan telah menjadi tren atau mode.

Meski demikian, kata Mahfud MD, jangan sampai ada kebijakan justru memaksa siswi nonmuslim memakai jilbab di sekolah.

@mohmahfudmd: Akhir 1970-an s-d 1980-an anak2 sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tsb ke Depdikbud.
Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dgn mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah.

Kesetaraan Sekolah Agama dan Sekolah Umum

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD juga menjelaskan terkait perkembangan kebijakan yang menyetarakan sekolah agama dan sekolah umum. 

Baca juga: 46 Siswi Non Muslim di SMKN 2 Padang Diklaim Biasa Berjilbab, Kepsek Minta Maaf : Itu Aturan Lama

Menurut Mahfud MD, tahun 1950an, Menteri Agama Wahid Hasyim (NU) dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Bahder Johan (Masyumi) membuat sebuah kebijakan bersama.

Dalam pandangan kedua menteri itu, sekolah umum dan sekolah agama mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sosial yang sama. 

"Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi2 penting di dunia politik dan pemerintahan," ujar Mahfud.

Dalam pandangan Mahfud MD, kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum sekarang menunjukkan hasil yang bagus.

Banyak pejabat  tinggi di kantor  pemerintah, termasuk di TNI dan Polri, yang diisi oleh kaum santri.

Mainstream keislaman mereka adl "wasarhiyah Islam": moderat dan inklusif.

Simak cuitan Mahfud MD berikut ini.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved