Nasib Ribka Tjiptaning Setelah Tolak Vaksin Covid-19, Digeser dari Komisi IX DPR, Ini Biodatanya

TRIBUNJAMBI.COM - Begini nasib Ribka Tjiptaning, anggota Fraksi PDIP setelah menolak vaksinasi covid-19 dan memilih membayar denda Rp 5 juta. 

Setelah pernyataannya viral, Ribka Tjibtaning sempat dimarahi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

Terbaru, Ribka Tjiptaning kini digeser dari Komisi IX (komisi kesehatan) ke Komisi VII (pertambangan).

Rotasi atau pemindahan penugasan tersebut, diketahui dari salinan surat yang diterima Tribunnews.com, pada Senin (18/1/2021) malam.

Surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022, terkait perubahan penugasan di Alat Kelengkapan Dewan dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI.

Baca juga: Bahasa Mandarin Semakin Hari Semakin Diminati, Termasuk oleh Orang Dewasa

Baca juga: Menteri Timor Leste Ini Ternyata Lulusan UGM Jogjakarta, Raih Gelar Insinyur bersama Sosok Ini!

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, pada 18 Januari 2021.

Sebelumnya, Ribka ditugaskan menjadi anggota Komisi IX yang mempunyai ruang lingkup di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

Ia dipindahkan ke Komisi VII dengan ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi.

Selain Ribka, Fraksi PDIP DPR juga merotasi empat anggotanya yang lain, yaitu Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III.

Kemudian, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Sebelumnya, Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19 saat rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Siapa sosok Ribka Tjiptning sebenarnya? Berikut ulasan selengkapnya.

Baca juga: Jajal RM Segalo Murah di Kota Jambi, UMKM Kuliner Ini Hadirkan Suasana Warung Tenda Ala 1998

Biodata Ribka Tjiptaning 

Sejumlah anggota DPR RI saat berkunjung ke Kampung Idiot di Ponorogo, Minggu (28/8/2016). Mereka dipimpin Ketua Umum Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning Proletariyati. (pdip)
Ribka Tjiptaning lahir 1 Juli 1959. 

Wanuta umur 61 tahun itu pernah menjabat Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada periode 2009-2014. 

Di komisi IX, ia mengetuai komisi yang memperhatikan masalah-masalah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. 

Di DPR, ia juga merupakan anggota dari Badan Urusan Rumah Tangga (DPR RI) DPR. 

Ribka kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai legislator dari Dapil Jawa Barat IV (Kab. Sukabumi, dan Kota Sukabumi) pada pemilihan legislatif tahun 2014. 

Keluarga 

Ia terlahir dari keluarga ningrat Jawa dan merupakan anak ke tiga dari lima orang saudara (sekandung), ayahnya bernama Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro yang merupakan anggota Biro Khusus PKI, seorang keturunan Kasunan Solo (Pakubowono) dan pemilik sebuah pabrik paku di Solo. 

Sedangkan Ibunya dari keturunan Kasultanan Kraton Yogyakarta bernama Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati. 

RIbka memiliki lima orang saudara sekandung. 

Sewaktu kecil, Ribka yang dilahirkan di Solo, Jawa Tengah 1 Juni 1959, hidup dalam keadaan yang serba kecukupan karena ayahnya seorang konglomerat yang memiliki lima pabrik besar pada saat itu.

Yakni pabrik 'Raja Paku Solo. Pabrik tenun Krido Kawotjo Karanganyar, Pabril Dasa Sila Semarang, Pabrik tenun Gandes Solo dan Pabrik roti Luwes, Solo. 

Di bukunya berjudul 'Aku Bangga Jadi Anak PKI', Ribka menuturkan, saat itu keluarganya memiliki 5 mobil mewah. 

Pada saat itu hanya 2 orang yang memiliki Mercedes yakni sang ayah dan Gusti Putri Kraton Mangkunegaran. 

Meskipun orangtuanya sangat kaya, akan tetapi hidupnya sangat sederhana.  

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah mengubah jalan hidup keluarga yang sangat dicintainya. 

Tjiptaning yang masih duduk di TK harus menyaksikan awal-awal kejatuhan keluarganya, di mana Ayah yang dikaguminya tidak pernah lagi pulang ke rumah, sedangkan Ibu yang disayanginya dibawa oleh tentara.

Baca juga: Nasib Anggota DPR Ribka Tjiptaning setelah Tolak Divaksin Sinovac, Dosen Makassar Tantang Debat

Menolak Divaksinasi 

Penolakan Ribka itu karena tidak ada pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Bahkan Ribka rela membayar jika ada sanksi.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)," mengutip Tribunnews.com. 

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta. 

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya. 

Ribka kemudian membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. 

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin. 

"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak." 

"Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya. 

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya. 

Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test. 

Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat. 

"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana?" 

"Wong ada 5 macam, ada yang harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yang 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.

"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya."

"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," tegasnya.

Baca juga: Nikmati Promo J.CO Hari Ini 19 Januari 2021, Beli 2 Lusin Donat Hanya Rp 127.000