Komisi IV Ungkap Negara Rugi Ratusan Triliun dari Kebun & Tambang Ilegal, di Jambi Seluas 365.830 Ha

Ia mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Sebab, negara dirugikan dua kali oleh kebun dan tambang ilegal itu.

Selain pendapatan hilang, keduanya juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat.

"Salah satunya adalah banjir," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Dedi mengatakan, sudah saatnya negara mengambil langkah tegas dan berani untuk mengambil tindakan hukum atas kasus tersebut.

Negara juga harus bertindak cepat untuk menyelamatkan hutan negara yang digunakan untuk areal perkebunan dan pertambangan secara ilegal.

Baca juga: Nasib Ribka Tjiptaning Diujung Tanduk Setelah Petinggi PDIP Marah, Sesumbar Tolak Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Mendadak Vanessa Angel Tulis Pesan Tak Biasa Usai Dinyatakan Bebas Murni: Hai Aku Lulus!

Baca juga: Tak Malu Teddy Ngemis Harta, Bukti Kebaikan Sule ke Lina Walau Sudah Cerai Bocor:

"Jangan sampai kerugian dibiarkan. Negara rugi dua kali, sementara mereka menikmati hasil kebun dan tambang ilegal. Harus ada langkah penanganan hukum. Itu diperlukan tangan-tangan kuat dari negara," kata Dedi.

Ia mengatakan, pihaknya membeberkan soal kebun dan tambang ilegal itu karena cinta kepada Indonesia.

"Saya ngomong begini saking cintanya kepada Indonesia," ujar mantan bupati Purwakarta itu.

Sebelumnya, Dedi menyoroti banjir di sejumlah daerah di Kalimantan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi hutan dan tambang yang legal di seluruh Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektare"