Politisi PDIP Blak-blakan Menolak Divaksin Covid-19, Siapa Ribka Tjiptaning Anak Buah Megawati Ini?

Politisi PDIP Blak-blakan Menolak Divaksin Covid-19, Siapa Ribka Tjiptaning Anak Buah Megawati Ini?

TRIBUNJAMBI.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning terang-terangan menolak divaksin Covid-19. 

Anak buah Megawati itu bahkan mengaku lebih baik membayar sanksi dari pemerintah ketimbang harus disuntik vaksin Covid-19.

Seperti tak ada yang ditakuti, pernyataannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Baca juga: Link Live Streaming Vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi, Ini Daftar Pejabat Negara yang Divaksin

Baca juga: Heboh Beredar Video Detik-detik Suasana Kabin Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Sebelum Jatuh, Jadi Viral

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Lalu, Ribka membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.

Baca juga: Nama Megawati dan Yusril Ihza Mahendra Disebut-sebut dalam Sidang Praperadilan HRS, Ada Apa?

Baca juga: Pengakuan Istri Pilot Sriwijaya Air SJ182, Tak Sadar Suami Beri Pesan Ini Sebelum Pesawat Jatuh