CPNS 2021
Tips Memilih Formasi Jabatan, Pilih Kuotanya Banyak Atau Sedikit di CPNS 2021? Ini Pertimbangannya
Para pelamar CPNS kerap bingung apakah harus memilih formasi jabatan yang kuotanya besar atau kecil. Begini tipsnya memilih formasi jabatan.
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Bagi kamu yang berminat menjadi ASN, Pendaftaran CPNS 2021 akan dibuka Mei 2021 mendatang.
Para pelamar CPNS kerap bingung apakah harus memilih formasi jabatan yang kuotanya besar atau kecil.
Kebingungannya adalah soal persaingannya, apakah lebih berat di formasi jabatan yang kuotanya banyak atau sedikit.
Para pelamar CPNS 2021 juga pasti akan mengalami kebingungan seperti ini.
Baca juga: Ada 600 Formasi CPNS dan P3K Untuk Provinsi Jambi Tahun 2021, Masuki Tahap Pengusulan
Di Kemenkumham, formasi untuk lulusan SMA kuotanya cenderung besar, mencapai ribuan.
Tetapi di Kementerian KLHK, formasi untuk lulusan SMA cenderung sedikit. Kuotanya paling hanya 1 untuk setiap balai taman nasional.
Begitu juga untuk formasi sarjana hukum. Di Mahkamah Agung, kuota formasi jabatan yang menerima lulusan hukum bisa mencapai 200 kursi untuk satu formasi jabatan.
Sementara di instansi lain baik pemda, pemprov, maupun kementerian penerimaan kuota untuk sarjana hukum di tiap formasi jabatan hanya berkisar antara 1 kursi sampai 9 kursi.
Ya, lalu para pelamar CPNS pasti bingung harus mendaftar instansi mana jika dihadapkan demikian.
Mari kita simak beberapa datanya.
Jabatan pengelola bantuan hukum di Kemenkumham di mana kuotanya adalah 79 kursi, nilai akhir tertinggi 82.800, dan terendah yang lulus atau urutan ke 79 adalah 75.560.
Baca juga: CPNS 2019 Lingkup Pemkot Jambi Berada Dalam Proses Pengajuan Data
Formasi jabatan analis hukum direktorat tindak pidana dengan kuota 3 kursi, pelamar nilai tertinggi adalah 75.320, dan terendah adalah 68.000
Formasi analis perkara peradilan mahkamah agung dengan kuota 262 kursi, skor tertinggi adalah 93.560, dan skor terendah yang lulus atau urutan 262 adalah 65.920.
Namun, Analis Hukum Kementerian KLHK penempatan Balai Pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Maluku dengan jumlah kuota 1 kursi, skor pelamar yang lulus hanya 50.760.
Bahkan di beberapa jabatan polisi kehutanan, ada yang skor lulusnya hanya 64, tetapi penempatannya di luar pulau jawa.