PPATK Periksa Rekening FPI, Hasilnya Diberikan ke Penyidik untuk Proses Penegakan Hukum

PPATK telah menerima 59 berita acara penghentian transasksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atas rekening FPI.

Editor: Sulistiono
ist
Front Pembela Islam (FPI) - PPATK telah menerima 59 berita acara penghentian transasksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atas rekening FPI. 

TRIBUNJAMBI.COM - PPATK telah menerima 59 berita acara penghentian transasksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atas rekening FPI.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan Front Pembela Islam (FPI).

Termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI.

Hal tersebut merupakan data hingga Selasa 5 Januari 2021.

Penghentian transaksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atas rekening FPI sesuai Pasal 40 ayat (3) PerPres Nomor 50 Tahun 2011.

Berdasarkan rilis yang diterima Tribunjambi,com, upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan.

Hasilnya tersebut akan diberikan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat berwenang.

Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, M Natsir Kongah, mengatakan, tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Penetapan penghentian seluruh aktivitas atau kegiatan FPI, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI merupakan keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh PPATK sesuai dengan kewenangaannya.

Dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan, PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligent Unit) memiliki beberapa kewenangan utama, salah satunya adalah kewenangan untuk meminta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU.

Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana
dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

PPATK sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya.

Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK dan Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan, mengharuskan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), termasuk bank-bank untuk menyampaikan Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi kepada PPATK paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penghentian sementara transaksi dilaksanakan.
(tribunjambi.com)

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved