Informasi Negatif Jadi Hambatan, Pengajuan Vaksinasi Difasilitasi BPJS

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Juru Bicara Satgas Covid-19 Batanghari, dr Elfie Yennie mengungkapkan hambatan yang akan dihadapi pemerintah di saat program vaksinasi Covid-19 berjalan di tengah masyarakat.

“Hambatan tersebut timbul akibat ketidaktahuan masyarakat, akibat banyaknya informasi negatif yg beredar,” kata dr Elfie Yennie, Selasa (29/12).

Hal tersebut merupakan tantangan bagi Satgas Covid-19, pihaknya akan terus melakukan edukasi dan advokasi ke masyarakat.

“Persiapan teknis juga telah kita lakukan, dan kita terus memastikan kesiapan sumber daya agar program vaksinasi Covid-19 ini bisa berjalan lancar dan sukses,” ujarnya.

Dampak dari hambatan tersebut bisa berakibat gagalnya program vaksinasi, Inilah yg tidak pihaknya harapkan.

Lebih jauh dr Elfie berharap agar masyarakat dapat memahami dan menerima program ini. Karena vaksinasi adalah upaya terbaik untuk menghentikan pandemi Covid-19 yang telah berlangsung cukup lama.

“Pemerintah telah mengkaji dan mempersiapkan sebaik-baiknya. Maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolaknya,” ujar Elfie.

Sudah diajukan

Pemerintah Kabupaten Batanghari, melalui Dinas Kesehatan segera membuat wacana untuk pemberian vaksinasi Covid-19 gratis pada 2021 mendatang.

Hal ini dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah pusat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Batanghari.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, dr Elfie Yennie mengatakan pengajuan vaksinasi telah disampaikan dan ini difasilitasi oleh BPJS.

"Difasilitasi oleh pihak BPJS, yang mana sistem itu bisa langsung monitoring dan pelaporan,” kata dr Elfie, Selasa (29/12/2020).

Saat ini, pihaknya sedang melakukan pendataan sasaran untuk pemberian vaksinasi. Untuk tahap awal sudah ditetapkan.

"Tahap awal sudah kita laporkan kepada Kementerian Kesehatan. Dari Dinkes yakni tenaga kesehatan, yang mana orang yang berisiko tinggi tertular," ungkap dr Elfie.

Lebih lanjut dr Elfie menyampaikan bahwa pemberian vaksinasi ini gratis ditanggung oleh pemerintah.

"Gratis, dan itu disampaikan oleh Presiden juga. Diperkirakan diawal 2021 sudah bisa terlaksana," pungkasnya.