PDIP Terancam Jika Biarkan Sandiaga Uno Jadi Menteri Jokowi, Hanya Ini Cara Selamat di Pilpres 2024
Di tengah kuatnya isu perombakan Kabinet Indonesia Maju, nama Sandiaga Uno diprediksi akan menjadi calon kuat.
PDIP Terancam Jika Biarkan Sandiaga Uno Jadi Menteri Jokowi, Hanya Ini Cara Selamat di Pilpres 2024
TRIBUNJAMBI.COM - Di tengah kuatnya isu perombakan Kabinet Indonesia Maju, nama Sandiaga Uno diprediksi akan menjadi calon kuat.
Sandi disebut-sebut akan menyusul pasangannya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, sebagai menteri yang membantu kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Pengamat Politik dan Hukum Ketatanegaraan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Agus Riewanto, menilai Sandi bisa dapat karpet merah untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 jika ditunjuk sebagai menteri.
"Panggung menteri itu menjadi kesempatan seseorang untuk menjadi tokoh nasional," ungkap Agus kepada Tribunnews.com, Senin (21/12/2020).
Baca juga: Akhirnya Ketahuan Pengganti Juliari Batubara dan Edhy Prabowo, Jokowi Panggil Calon Menteri Hari Ini
Baca juga: GEGER di Twitter, Gibran Akhirnya Ngaku Soal Isu Tas Bansos, Begini Katanya Saat Kepergok di Solo
Baca juga: Terbongkar, Ternyata Ini Tokoh yang Disebut Akan Jadi Menteri Baru Jokowi, Gerindra dan PDIP Saingan
Sehingga, Sandi dipandang akan dengan mudah menjadi sosok yang akan kembali bertarung di kancah Pilpres, termasuk Pilpres 2024 mendatang.
"Bisa jadi Sandiaga Uno akan mendapat karpet merah untuk menjadi capres atau cawapres di kemudian hari," imbuhnya.
Hal itu dinilai Agus akan merugikan PDIP.
"Karena (menunjuk Sandi menjadi menteri) memberi panggung dia untuk menjadi tokoh nasional."
"Itu mengganggu PDIP jika PDIP tidak menyiapkan kader dengan baik, bahkan PDIP menyiapkan karpet merah untuk orang lain," ungkap Agus.

Namun, hal itu tidak akan menjadi masalah jika Sandi akan berpindah haluan menjadi 'kader banteng'.
"Itu kalau dia dari Gerindra, kita tidak tahu kalau tiba-tiba pindah ke PDIP, siapa yang tahu," ujar Agus.
Adapun Agus menyebut, jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Menteri Sosial (Mensos) yang kosong setelah Edhy Prabowo dan Juliari Batubara tersandung korupsi, tetap akan menjadi jatah kader partai.
"Logika awam politik, dugaan terkuat karena biasanya pembagian menteri bergantung pada kompensasi yang sudah disepakati oleh Presiden Jokowi dengan partai-partai."
"Besar kemungkinan, dua posisi menteri akan diisi oleh kader dari partai tersebut," ungkap Agus.