Penanganan Covid
IDI Jambi Minta KPU Optimalkan Konsep Normatif di Lapangan, Tekan Klaster Pilkada
Klaster pilkada berpotensi sangat besar terjadi. Konsep dan segala hal normatif ditekankan untuk realisasi optimal, seperti yang disampaikan...
Penulis: Rara Khushshoh Azzahro | Editor: Duanto AS
Laporan Wartawan Tribunjambi.com Rara Khushshoh Azzahro
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Klaster pilkada berpotensi sangat besar terjadi. Konsep dan segala hal normatif ditekankan untuk realisasi optimal, seperti yang disampaikan Deri Mulyadi, Ketua IDI Provinsi Jambi.
"Karena potensi untuk klaster pilkada itu sangat besar sekali. Karena kita saat ini sudah habis-habisan. Saat ini saja sejawat saya, seorang dokter sudah dilarikan lagi ke rumah sakit karena Covid-19. Dari Muara Bungo ke Padang, kemarin pagi," ujarnya, Kamis (03/12/2020).
"Kalau boleh jujur ya, ini juga persoalannya kita semua tidak ada testing dan tidak ada tracking seluruh masyarakat. Itulah yang jadi masalahnya, kenapa kita kecolongan," cerusnya.
Kalau konteks Pilkada, secara konsep, secara normatif sudah diatur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) undang-undang mengenai pelaksanaan Pilkada di masa pandemi.
Berarti konsep saat Pilkada protokol kesehatan (prokes) harus diterapkan. Seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.
Kemudian, persoalan sosialisasi dan edukasi.
Ia mengingatkan bahwa, tidak tahu seberapa jauh keberhasilan para pelaksana Pilkada nantinya. Jadi apa yang sudah ditetapkan secara normatif, ia tekankan untuk dioptimalkan.
"Karena kan kita lihat, basically masyarakat kita kan memang tidak disiplin dan pengetahuannya kurang kan," ungkap Deri.
Menurutnya persoalan sekarang adalah bagaimana implementasi di lapangan terkait apa yang telah ditetapkan sendiri.
Persoalan itulah yang perlu ditekankan menjadi kunci kesuksesan tekan penularan Covid-19.
"Karena secara normative kan sekarang sudah jelas. Tinggal bagaimana para pelaksana mengkondisikan yang normative itu di lapangan. Kita kan harus berjuang keras, KPU-nya kan," sebutnya.
Walaupun, ia menyampaikan, itu bukan sepenuhnya tanggung jawab KPU. Pastinya kesehatan merupakan tanggung jawab semua orang, dan semua stakeholder.
Baca juga: Tukang Bakso Keliling yang Ditendang, Ternyata Dari Bandung, Tinggalkan Istri dan Dua Anak
Baca juga: Banjir Rendam Rumah Warga di Desa Rambutan Masam, Tuo Tengganai Sebut Belum Ada Bantuan