Dana APBD Kota Jambi Terbatas, Penanganan Banjir Bisa Dilakukan Total Jika APBN Turun

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Penanganan banjir belum dapat dilakukan secara total menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penanganan banjir permanen dapat dikerjakan jika Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) turun.

"Ada tambahan penanganan yang 19 titik itu menggunakan pola pompa, dan mulai Selasa (01/12) ke depan kita sedang melakukan proses untuk tahap awal," ujar Yunius, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPR Kota Jambi.

Tahap awal yaitu tahap identifikasi survey dan pembuatan proposal diperkirakan solusi apa yang dapat Dinas PUPR Kota Jambi berikan. Misalnya dalam wujud mungkin pembangunan pompa, pembangunan dinding menggunakan kaca tidak beton, dan pembangunan bar screen penangkap sampah.

Baca juga: Download Lagu Kemesraan yang Dinyanyikan Iwan Fals, Lengkap dengan Liriknya

Baca juga: Promo Burger King Cheesember Tawarkan Beragam Paket Menu Serba Keju Mulai Dari Rp Rp 19.091

Baca juga: VIDEO Umumkan Republik Papua Barat, Benny Wenda Klaim Jadi Presiden Sementara

"Kalau memang pada spot itu ketiga unsur tadi perlu, kita bangun. Tapi jika pada spot tertentu hanya butuh penangkap sampah, kita buat penangkap sampahnya saja," jelasnya, Rabu (02/12/2020).

Konsep-konsep ini nantinya juga menggunakan dana APBN, namun saat ini tengah berlangsung menggunakan dana APBD.

"Tahun 2019 ada 3 yang saya tangani, 2020 ini ada 6 titik banjir yang ditangani," ujarnya.

Dilanjutkan, penanganan titik banjir ini masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Walikota Jambi, Syarif Fasha.

"Itu basis menggunakan APBD. Kemudian menggunakan dana tambahan menggunakan dana APBN. Sekarang proses identifikasi survey dan pembuatan proposal untuk juga menangani 19 titik banjir tadi," jelasnya.

Sehingga, ia berharap penyelesaiannya menjadi permanen.

"Kalau mau kita paksakan menggunakan APBD, rasanya juga kita nggak kuat. Karena kita memang finansial untuk di drainase Sungai dan segala macamnya ini cukup berat," ungkapnya.

Ia melanjutkan, jika membeli satu keping beton ukuran 50 centimeter dan panjang 4 meter harganya puluhan juta.

"Sedangkan sungai di Jambi ini panjangnya sekian kilometer. Dan harga sekian juta kali sekian, mungkin saya kerja satu tahun untuk sungai itu saja. Sedangkan Sungai yang lain saya tidak bisa kerja, kalau saya fokus sama sungai yang itu. Itu pun nggak selesai tuntas sampai ke ujung," ia mengibaratkan.

Jadi saat ini ia membuat sifat mengerjakan persoalan banjir yang dapat menyentuh seluruh wilayah Kota Jambi. Penilaiannya berdasarkan prioritas, sedikit demi sedikit.

"Misal wilayah sini dikerjakan, wilayah sebelah situ dikerjakan, wilayah sana dikerjakan. Jadi tersentuh semua," ia melanjutkan.

Ia mengatakan bahwa mereka mengetahui mana yang krusial dan harus dikerjakan. Sehingga dana yang terbatas tadi, tetap dapat dilakukan secara maksimal hasilnya. Walaupun belum pembenahan permanen.

Jika nantinya dana APBN sudah turun, maka permasalahan banjir dapat ditangani secara permanen. Berdasarkan penjelasannya, penanganan secara permanen ini merupakan peluang banjir teratasi dengan baik.

Persoalan satu titik banjirnya ada beberapa langkah penyelesaiannya. Mulai dari normalisasi, pembangunan, hingga pompa.

"Nah pompanya juga kita nggak sanggup bikinnya. Kalau normalisasi kita oke, untuk bangunan yang lainnya masih oke. Begitu dananya agak besar, finansial dan operasionalnya kita," jelasnya.

Penanganan satu titik itu banyak pola dan aksinya. Bukan sekedar normalisasi, pembangunan dan pembersihan. Karena kalau hanya ketiga ini Bidang SDA PUPR Kota Jambi masih sanggup melaksanakannya.

Saat ini empat buah pompa penghantar air ke Sungai Batanghari yang dibutuhkan di Kota Jambi. Yaitu Sungai Kenali Besar dan Kenali Kecil satu, Sungai Putri satu, Sungai Selincah satu, dan Raden Mataher satu buah pompa.

"Keempat itu muaranya semua. Ditambah lagi beban yang lama ada kerusakan. Semua harus kita perbaiki, semua menggunakan dana APBN," lanjutnya.