Breaking News:

Pilkada di Bungo

Langgar Kesepakatan, Massa Paslon Nomor 2 Pilkada Bungo Padati Lokasi Debat, Ini Kata Bawaslu

Ramaikan lokasi debat, massa pasangan nomor 2, Hamas-Apri dinilai telah sengaja langgar kesepakatan antara KPU dan kandidat.

Tribunjambi/darwin
Massa pasangan calon nomor urut 2 saat di lokasi debat Pilkada Bungo, Sabtu (28/11/2020) malam. 

TRIBUNJAMBI.COM, BUNGO - Bawaslu Bungo sayangkan kumpulan massa pasangan calon nomor urut 2 yang tidak patuhi kesepakatan tidak adanya penggalan massa ke lokasi debat.

Ramaikan lokasi debat, massa pasangan calon nomor urut 2, Hamas-Apri dinilai telah sengaja tidak patuhi kesepakatan antara KPU dan kandidat.

Padahal kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Bungo dan penghubung antara kedua pasangan calon bahwa tidak ada mobilisasi massa di lokasi debat berlangsung di Semagi Hotel, Muara Bungo, Sabtu (28/11/2018) malam.

Namun kenyataan di lapangan, massa dari pasangan Hamas-Apri memadati Semagi Hotel yang menjadi lokasi debat tersebut. Sehingga kerumunan massa terjadi.

Baca juga: Manfaat Tak Terduga Berhubungan Badan Pagi Hari, Bisa Hilangkan Stres hingga Menjaga Kesehatan Otak

Baca juga: Debat Pilkada Bungo, Pembinaan Generasi Muda Hingga Pemberantasan PETI Jadi Pembahasan

Baca juga: TERKUAK Sosok Artis ST dan MA yang Terjerat Prostitusi Artis, Ternyata Tarifnya Bukan Rp110 Juta

Bahkan, di depan hotel tersebut para massa nomor urut 2, meneriakkkan yel-yel jargonnnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Bungo, Abdul Hamid angkat bicara tentang hal tersebut. Ia sangat menyayangkan adanya massa paslon nomor 2 yang berkumpul d ilokasi tersebut.

"Tentu kita sayangkan kejadian ini. Artinya paslon tidak menaati aturan dan imbauan yang disampaikan KPU," ujarnya.

Ia menilai Paslon yang melanggar aturan tidak objektif dan tidak memahami aturan yang telah disepakati.

Hamid menyebut seharusnya orang pintar harus paham dengan aturan yang telah dibuat, Bukan membiarkan tim suksesnya melakukan pelanggaran.

"Seharusnya paslon memahami aturan. orang pintar pasti memahami aturan," kesal Hamid.

Ketua Partai Koalisi SZ-Erick, Syaiful Bahri meminta pihak berwajib untuk menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan saat debat.

Ia meminta untuk tidak ada tebang pilih dalam melakukan penindakan, semua harus disama ratakan untuk mewujudkan Pilkada damai.

"Ini melanggar kesepakatan bersama. Mohon ketegasan dari KPU dan aparat keamanan," tegas Syaiful Bahri.

Ia juga meminta jika ada sanksi yang ditetapkan bagi pelanggar kesepakatan maka harus diterapkan dengan bijak.

"Jika ada sanksi atas pelanggaran kesepakatan itu mohon segera diberikan sanksinya, kan kesepakatan kemarin tidak ada penggalangan massa," pungkasnya.

Penulis: Darwin Sijabat
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved