Berita Nasional
Fadli Zon Disebut-sebut Bakal Gantikan Edhy Prabowo Jadi Menteri KKP, Pengamat: Jangan dari Parpol!
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Edhy Prabowo tersandung kasus ekspor
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Kasus izin ekspor benih lobster yang kini menyandung Menteri KKP Edhy Prabowo, membuat orang bertanya-tanya, siapa pengganti sang menteri KKP selanjutnya.
Nama Fadli Zon pun mencuat akan menggantikan posisi Menteri KKP Edhy Prabowo yang tersandung kasus .
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Panjaitan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Edhy Prabowo tersandung kasus ekspor lobster.
Meski demikian diperkirakan jabatan yang disandang sementara oleh Luhut tidak akan lama dan segera ada pengganti definitif.
Lalu siapa pengganti Edhy Prabowo yang pas untuk kursi Menteri KKP?
Baca juga: Fadli Zon Bungkam Soal Penangkapan Edhy Prabowo, Sempat Ingatkan Nasihat Susi Pudjiastuti
Baca juga: Dedy Mulyadi Sudah Curiga Tapi Edhy Prabowo Ngotot, Tidak Logis Kita Ekspor Benih Lobster
Baca juga: 5 Petinggi Gerindra Ini Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo, Ada Sandiaga Uno dan Fadli Zon Siapa Kuat?
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dianggap memiliki peluang cukup besar untuk menjadi menteri Jokowi menggantikan Edhy Prabowo yang menyatakan mundur dari Menteri KKP karena terkait dugaan kasus ekspor benih lobster.
Pengamat Politik dari Indo Barometer M Qodari mengatakan beberapa alasan.
"Kalau lihat dari pola sebelumnya yang jadi menteri kecenderungannya yang dekat secara pribadi dengan Pak Prabowo. Saya berpikir nama Pak Fadli Zon pengganti Edhy Prabowo," ujar Qodari ketika dikonfirmasi, Kamis (26/11/2020).
Menurut dia peluang Fadli Zon jadi menteri cukup tinggi jika Presiden Jokowi cuma mengganti jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhy Prabowo, rekan separtai Fadli Zon.
"Sekaligus kalau Fadli Zon diangkat jadi menteri membuktikan kemampuannya dalam mengelola pemerintahan sebab selama di DPR beliau paling aktif mengkritik pemerintahan. Kita lihat akan menarik jika Fadli Zon jadi menteri," ujar Qodari.
Usai Pilpres 2019 lalu, secara mengejutkan Prabowo Subianto jadi menteri pertahanan di kabinet pemerintahan Jokowi.
Padahal sebelumnya Prabowo dan Jokowi merupakan rival di Pilpres 2019.
M Qodari juga menegaskan reshuffle kabinet termasuk pergantian menteri KKP sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Tergantung juga Pak Jokowi apakah mau melakukan perubahan di Kementerian KKP saja atau sekalian reshuffle kabinet," ujar Qodari.
Dengan demikian, menurut Qodari, sekaligus beberapa kursi menteri akan diganti.
"Namun itu butuh kondisi yang spesial," ujarnya.
Sebaiknya Bukan Orang Parpol
Sementara itu Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim meminta pemerintah berhati-hati memilih pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap atas penentuan jasa kargo ekspor benih lobster.
Dia menuturkan, baiknya menteri yang dipilih tak berpihak pada kalangan partai politik (parpol) tertentu untuk mencegah konflik kepentingan.
"Yang berasal dari partai rentan untuk tanda kutip menyalahgunakan kewenangan, untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Sehingga akan sangat baik profesional yang ditunjuk, yang memiliki ketegasan, kelugasan, dan memiliki kapasitas yang memadai," kata Halim kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).
Baca juga: Hilalatil Badri Minta Karang Taruna Jangan Vakum Lagi, Beri Terobosan Baru, Pemerintah Siap Bantu
Baca juga: Muncikari Pasang Tarif Rp 110 Juta, Artis Dapat Rp 60 Juta untuk Prostitusi, ST Shoumaya Tazkiyyah?
Baca juga: Timur Tengah Mencekam, Ini Negara yang Ingin Dilenyapkan Amerika di Akhir Pemerintahan Donald Trump
Dia menuturkan, sosok Menteri KP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.
Selain punya visi dan misi, menteri tersebut harus berpihak pada masyarakat kelautan dan perikanan. Sebisa mungkin, segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan.
"Harus profesional, mementingkan bangsa dan negara, dan memastikan bahwa mandat konstitusi dijalankan di tingkat eksekutif dalam hal ini Menteri KP," pungkas Halim.
Baca juga: Ribuan Foto Syur Sineenat Selir Raja Thailand Bocor ke Publik, Benarkah Akibat Perebutan Kekuasaan?
Baca juga: Cara Membuat Jus Labu Siam dan Mentimun untuk Turunkan Tekanan Darah Tinggi
Baca juga: Susunan Pengurus MUI KH Miftahul Achyar dari NU Jadi Ketum, Tengku Zulkarnain Tersingkirkan
Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka usai ditangkap sepulangnya dari AS pada Rabu dini hari, (25/11/2020).
Penetapan tersangka membuat Edhy Pranbowo mundur dari jabatannya sebagai Menteri KP dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.
Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh.) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.
Prediksi reshuffle
Sementara itu, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK akan membawa sejumlah implikasi politik.
Salah satunya, Presiden Joko Widodo diprediksi bakal segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
"Saya memperkirakan mungkin dalam waktu yang dekat akan ada reshuffle kabinet dan Presiden Jokowi mungkin akan melakukan reshuffle kabinet terbatas di pemerintahan," kata Arya kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).
Menurut Arya, peristiwa ini bakal jadi momentum tepat bagi Presiden untuk melakukan reshuffle.
Apalagi, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah berusia lebih dari satu tahun.
Apalagi, sekitar lima bulan lalu Jokowi juga sempat menyampaikan ancaman reshuffle saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di depan para menterinya.
Namun, ancaman itu belum dieksekusi Jokowi hingga saat ini.
Arya menduga, reshuffle tidak hanya akan dilakukan terhadap jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi juga sejumlah menteri lain yang kinerjanya dinilai kurang maksimal.
Bisa jadi, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, menteri-menteri yang dirombak adalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan atau ekonomi.
Sebab, Presiden menginginkan sosok dengan kualifikasi dan pengalaman tinggi untuk pulih dari situasi pandemi
"Jadi mungkin momentum ini akan digunakan oleh Presiden untuk mengevaluasi kinerja sejumlah menteri dan melakukan reshuffle," ujar Arya.
"Dugaan saya sih mungkin tidak hanya di Menteri KKP saja, tetapi juga akan menyasar kementerian-kementerian lain yang underperformances," tuturnya.
Terkait sosok pengganti Edhy, menurut Arya, bisa jadi Jokowi menunjuk kader Partai Gerindra, partai yang semula menaungi Edhy.
Namun demikian, tak menutup kemungkinan Presiden menunjuk kalangan profesional non partai.
Arya menyebutkan, saat reshuffle Kabinet Kerja, Jokowi pernah memangkas kursi menteri yang diduduki kader partai dan diganti dengan kalangan profesional.
Akan tetapi, sekalipun pengganti Edhy nantinya bukan dari Gerindra, Arya meyakini bahwa partai pimpinan Prabowo Subianto itu akan tetap mendapat kursi penting di kementerian yang sama.
"Tapi tentu dalam politik nggak ada yang benar-benar hilang. Kalau misalnya jabatan untuk KKP ini dipangkas oleh Gerindra, Gerindra akan diberikan posisi yang lain juga. Kan ada deal-deal-nya, kompensasinya juga," kata dia.
Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com
IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Fadli Zon Disebut akan Gantikan Edhy Prabowo, Pengamat: Jangan dari Parpol Nanti Disalahgunakan,
