Bank Jambi Gelar Rapat Koordinasi Pembangunan Whistleblowing System Terintegrasi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Bank Jambi, adakan Rapat Koordinasi Pembangunan Whistleblowing System Terintegrasi dan Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) - Pemerintah Provinsi Jambi - PT BPD Jambi. Rapat ini diadakan di Aula lantai 3 Bank Jambi (26/11/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh Yunsak El Halcon, (Dirut Bank Jambi), Sudirman (Sekda Provinsi Jambi), Tomi Murtomo (Dirut Pengaduan Masyarakat KPK RI), Kepala BKAD, Inspektorat Provinsi Jambi, Kadis Kominfo Provinsi Jambi, Pimpinan Divisi dan Pimpinan Cabang BPD Jambi.

Yunsak El Halcon Dirut Bank Jambi mengatakan, dalam Pembangunan Whistleblowing System Terintegrasi ini kita mengupayakan agar dalam menerima pengaduan tidak menjadi sampah namun akan menjadi berkualitas sehingga ditindak lanjutin dengan benar.

Baca juga: Cegah Penyimpangan Agama, Kejari Jambi Bentuk Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagaman

Baca juga: Ramalan Keberuntungan Shio Ular 2021 di Tahun Kerbau Logam, Bunga Anggrek dan Kaktus

Baca juga: Ngaku Artis AS dan TS Ditangkap Terkait Dugaan Prostitusi Online

“Jika ada pengaduan atau laporan masyarakat terkait tindakan atau prilaku yang melanggar kode etik akan kita tindak lanjutin dengan tegas. Dengan Pembanguna Whistleblowing System Terintegrasi dan kerjasama dengan KPK serta pihak terkait lainnya diharapkan membuat kinerja BPD Jambi menjadi lebih baik dan Bank Jambi lebih Maju,” ujarnya.

Sementara itu Sudirman, Sekda Provinsi Jambi mengatakan pemerintah provinsi Jambi mendukung sepenuhnya upaya dalam membangun lingkungan kerja transparnsu, efektif dan efesian khususnya terkait SOP.

“Jika ada pengaduan Identitas pengadu itu harus jelas terukur siapa yg diadukan, peristiwanya seperti apa. Maka dari itu Sangat penting SOP,” ucapnya.

Ia juga Berterimakasih kepada KPK karena terus memberi arahan demi perbaikan sistem seperti pengelolaan pemerintahan, keuangan dan tata kelola perbankan dalam upaya pencegahan dari tindakan seperti korupsi, gratifikasi dan tindakan buruk lainnya.

“Kita harus membangun system lebih baik, karena akan menghasilkan kinerja yang baik,” ujar Sudirman.

Tomi murtomo Direktur Pengaduan Masyarakat KPK RI, implementasi WTS di Pemerintah daerah seperti BPD jambi sebagai salah satu upaya peran serta masyarakat pemerintah dan BUMD. Masyarakat dan internal kita fasilitasi untuk menyampaikan pengaduan atau laporan kita sediakan jalurnya.

“Dalam Perjanjian Kerjasama ini kita akan membahas aturan internal. Bagaimana melindungi pelapor, penghargaan kepada pelapor dan menjamin komitmen dan membangun budaya anti korupsi,” ujarnya.

Whistleblowing System Terintegrasi untuk jangka panjangnya mencegah dan jangka pendeknya membuat orang akan mudah melapor.

“Dalam penanganan pelaporan itu bisa bersama antara KPK dengan mereka. Dan bisa KPK sendiri jika itu kewenangan KPK atau pihak terkait sendiri,” ujarnya.

Jangka panjang Whistleblowing System Terintegrasi ini membuat pegawai di internal maupun masyarakat itu berpikir 1000 kali kalau mereka mau melakukan tindakan buruk.

“ada satu sistem yang efektif untuk mendeteksi, ada satu sistem yang efektif menerima pengaduan, dan menangani pengaduan serta Menindaklanjuti pengaduan tersebut,” ucapnya.

“Jadi mereka harusnya mikir 1000 kali kalau mereka mau melakukan tindakan buruk,” tambahnya.

Whistleblowing System Terintegrasi ini akan mempermudah dalam pengaduan. Karena kalau diawasi pasti mereka tidak akan melakukan tindakan buruk.

“Whistleblowing System Terintegrasi Akan membuat lingkungan kerja yang nyaman untuk bekerja, pada dasarnya orang itu baik namun karena lingkungan yang membuat orang itu tidak baik dan melakukan hal-hal buruk,” pungkasnya.