Joe Biden Jadi Presiden Amerika Serikat yang Baru, Ini Dampaknya Bagi Indonesia, Baik atau Buruk?

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Bisa dikatakan, dalam pesta demokrasi, Pemilihan Presiden Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2020 jadi sorotan dunia.

Wajar saja, negara-negara di dunia ingin mengetahui siapa sosok Presiden Amerika Serikat di masa 2020-2024 kedepan.

Namun, rakyat Amerika Serikat telah menentukan pilihan, Joe Biden dari Partai Demokrat terpilih jadi Presiden Amerika Serikat yang baru.

Meski belum secara resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat yang baru. Secara penghitungan suara, Joe Biden unggul jauh dari petahana, Presiden Donald Trump.

Baca juga: INI Hasil Akhir Pilpres AS, Sabtu 7 Nov 2020, Selamat Joe Biden Jadi Presiden Baru Amerika Serikat

Baca juga: Enggan Beri Selamat ke Joe Biden, Donald Trump Bakal Rusak 124 Tahun Sejarah AS yang Sudah Tercipta

Baca juga: Pidato Pertama Kemenangan Joe Biden, Awal Menjabat Akan Tangani Covid-19

Nah dengan terpilihnya Joe Biden dari partai Demokrat, akan ada dampaknya bagi Indonesia?

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani mengatakan, kedua kandidat itu memiliki pro kontra, dan masing-masing kandidat memiliki gaya yang berbeda serta efek kebijakan yang berbeda pula.

"Kami tidak bisa bilang bahwa pemerintahan Trump atau Biden, presiden dari Partai demokrat atau Republik lebih baik atau lebih buruk untuk Indonesia dan pelaku usaha Indonesia. Hanya saja gayanya berbeda dan efek kebijakannya juga berbeda," ujar Shinta kepada Kontan.co.id, Rabu (4/10).

Dia pun berpendapat, Indonesia yang perlu fleksibel dalam menyesuaikan diri, baik dari sisi daya tarik iklim usaha dan investasi di dalam negeri maupun dalam melakukan lobi.

Dengan begitu, Indonesia masih tetap mendapatkan keuntungan dari kebijakan Presiden AS.

Namun diketahui, Joe Biden yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, maka menurut Shinta limited trade deal mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama atau perlu ditransformasikan.

Dia menilai, hal ini dikarenakan Biden memiliki agenda tersendiri terkait mulitlateralisme dan AS yang mungkin beralih menjadi lebih menyukai kesepakatan dagang yang patu dengan aturan WTO.

"Di luar itu, kami tidak memproyeksikan banyak perubahan karena semua tergantung pada daya tarik iklim usaha dan investasi Indonesia, khususnya karena konflik AS-China dan negara-negara cenderung terus dipertahankan oleh Biden karena kebutuhan ekonomi internalnya sendiri, khususnya untuk job creation," kata Shinta.

Dia juga menambahkan, sektor-sektor ekonomi nasional yang diuntungkan dari Amerika Serikat masih sama saja mengingat tidak ada perubahan yang signifikan berkaitan dengan komoditas ekspor unggulan maupun sektor investasi yang diminati AS di Indonesia baik bila dipimpin Trump ataupun Biden.

Namun, Shinta juga sempat memberikan pendapatnya bila Donald Trump yang masih menjadi Presiden Amerika Serikat.

Menurut Shinta, kepemimpinan Trump sangat berbeda dengan pemerintahan Demokrat.

Baca juga: Chord Kunci Gitar Pergilah Kau - Sherina, Kamu Takkan Mengerti Rasa Sakit Ini 

Baca juga: VIDEO Video Panas Full Mirip Gisel Anastasia Trending di Twitter Hari Ini

Baca juga: Promo JSM Giant Hari Kedua, Harga Hemat Buah, Ayam, Udang, Susu, Gula, Detergen, Peralatan Masak

Trump lebih suka dengan kesepakatan bilateral, ini memungkinkan Indonesia melakukan lobi dan menciptakan kesepakatan perdagangan/investasi bilateral pula.

Menurutnya, kesepakatan bilateral tersebut hampir tidak mungkin bisa ada bila Presiden AS bukan Donald Trump.

"Namun, di sisi lain Trump juga tipe presiden yang bergerak berdasarkan sentimennya sendiri dan cenderung punitive atau menghukum pada negara yang tidak disukai sehingga menciptakan uncertainty bagi pelaku usaha negara tersebut," jelasnya.

Menurut Shinta, Indonesia juga ikut terdampak gaya pemerintahan Trump tersebut. Ini melihat, sepanjang pemerintahan Trump, Indonesia untuk pertama kalinya di-review sampai dua kali untuk mempertahankan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).

Akibat kebijakan Trump pula, mekanisme dispute settlement di WTO menjadi tidak berfungsi, sehingga kasus-kasus yang ingin dimenangkan Indonesia melalui WTO sulit memiliki perkembangan yang cepat.

Dia juga berpendapat, kebijakan Trump terhadap China turut menciptakan peluang ekonomi bagi Indonesia.

Namun, Shinta menilai, Indonesia tidak memperoleh keuntungan yang berarti dari peralihan perdagangan juga Investasi dari AS maupun China sepanjang 2018-2019.

Bahkan, investasi maupun ekspor Indonesia-AS cenderung lebih rendah di 2019 bila dibandingkan dengan 2019.

"Karena perang dagang pun nilai tukar kita jadi melemah pasca Q3 2018 dan sampai sekarang belum bisa mencapai level 13.000 lagi. Trump juga membuat Indonesia diklasifikasikan sebagai “negara maju” dalam hal penerapan mekanisme anti subsidi di AS sehingga ke depannya Indonesia lebih sulit memenangkan sengketa anti-subsidi bilateral dengan AS," terang Shinta.

Berbeda dengan Trump, gaya pemerintahan Demokrat cenderung lebih formal dan mematuhi prinsip multilateral.

Menurut Shinta, hal ini menciptakan kepastian relasi dagang dan investasi.

Ini pun terlihat pada kepemimpinan Obama, dimana Indonesia bisa meningkatkan ekspor dan investasi, yang tidak pernah terjadi saat masa kepemimpinan Trump.

"Namun, di sisi negatifnya penekanan pada “fair trade” yang menyebabkan peningkatan kasus-kasus trade remedies yang dilakukan AS secara bilateral maupun multilateral terhadap Indonesia. Ini bisa mengancam bahkan mematikan ekspor unggulan nasional bila kita kalah," kata Shinta.

Baca juga: Mengabdi ke Masyarakat, Empat Dosen Prodi Keperawatan Unja Lakukan Edukasi Kesehatan Lansia

Baca juga: Dua Hari Lagi Promo JSM Indomaret, Promo Produk Perawatan Wajah, Telur, Minyak, Popok, Susu

Baca juga: Tahun Depan Provinsi Jambi Jadi Tuan Rumah Kejurnas Cabor Wushu, Taekwondo dan Panahan

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

NONTON VIDEO TERBARU KAMI DI YOUTUBE:

Artikel Ini Telah Tayang di KONTAN.ID