LPKNI Sebut Tak Ada Harga Gas Subsidi di Merangin Sesuai HET, Sukarlan: Pengawasan Lemah

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO -- Ketua LPKNI Kabupaten Merangin Sukarlan menilai jika pemerintah Kabupaten Merangin terlalu cuek dalam mengurus gas di Merangin.

Menurut dia, permasalahan gas di Kabupaten Merangin telah lama terjadi, bahkan pemerintah sudah sangat sering melakukan rapat, namun kenyataan di lapangan permasalahan terus terjadi.

Dia menyebut jika rapat yang dilakukan oleh pemerintah tidak relevan dan hanya seremonial belaka.

Dikatakan Sukarlan, selama ini pengawasan gas di Kabupaten Merangin sangat lemah dan itu diduga ada oknum yang bermain di belakangnya.

Baca juga: Konselor Panti Rehabilitasi Sarolangun, Dua Hari ke Depan akan Uji Kompetensi

Baca juga: Sekolah di Bawah Kemenag Tanjabtim Juga Kekurangan Guru

Baca juga: Daftar harga HP Xiaomi Lengkap 5 November 2020 Lengkap Ram 4/64GB Tak Sampai Rp 2 Juta

"Rapat sudah sering dilakukan tapi permasalahan di lapangan tidak selesai juga," kata Sukarlan pesimis.

Jika pemerintah dan Pertamina serius menangani hal ini, pastinya persoalan ini sudah lama selesai, tapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada penyelesaian.

"Katanya harga gas di Pangkalan itu sesuai HET. Itu hoaks, rata-rata pangkalan di Merangin menjual gas di atas HET," imbuhnya.

Harga gas subsidi di Kabupaten Merangin mahal. Selain mahal, gas juga susah didapat alias langka.

Di beberapa desa di Kabupaten Merangin harga gas melambung tinggi mencapai Rp 50 ribu lebih, sementara HET nya hanya Rp 17 ribu per tabung.

Kelangkaan dan tingginya harga gas LPG 3Kg di Kabupaten Merangin disebabkan oleh adanya pangkalan nakal.

Mereka sengaja mejual gas tersebut kepada pengecer sehingga harga gas melambung tinggi.

Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin M Ladani menyebut, baru-baru ini pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan. Dalam pantauan tersebut ditemukan banyak pangkalan nakal.

“Kami temukan di pangkalan tidak ada gas, tapi kami temukan banyak gas di kios. Nah ini kalau tidak pangkalan bermain, tidak mungkin mereka dapat gas,” kata Ladani.

Pemerintah akan Terapkan Kartu Kendali, Ingin Hilangkan Pengecer

Menyikapi langkanya dan tingginya harga Gas LPG 3 Kg saat ini, Pemerintah Kabupaten Merangin memanggil perwakilan Pertamina Jambi.

Selain Pertamina, mereka juga memanggil perwakilan agen yang menyuplai gas ke pangkalan di Kabupaten Merangin.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Plt Sekda Kabupaten Merangin Hendri Maidalef tersebut menyimpulkan beberapa kesepakatan.

Di antaranya akan menertibkan pangkalan nakal yang beroperasi di Kabupaten Merangin.

Hendri menyebut jika saat ini memang banyak ditemukan pangkalan nakal, untuk itu, pihaknya bersama Pertamina dan agen akan melakukan penertiban.

Katanya, selama ini pihaknya telah menertibkan dan memberikan sanksi beberapa pangkalan nakal tersebut.

Selain itu, untuk pemerataan gas agar tepat sasaran, pihaknya akan memberlakukan kartu kendali sehingga yang mendapatkan gas itu benar-benar orang yang berhak.

"Yang mendapatkan gas nantinya orang yang menerima PKH, BLT, UMKM dan masyarakat miskin lainnya," kata Hendri, Rabu (4/11/2020).

Jika kartu kendali diterapkan, nantinya pengecer akan hilang dengan sendirinya, sebab mereka tidak bisa lagi membeli gas di pangkalan.

Yang bisa membeli gas di pangkalan hanya masyarakat yang memiliki kartu kendali.

Saat ini belum semua desa di Kabupaten Merangin memiliki pangkalan gas.

Dan ini merupakan satu penyebab tingginya harga gas, terutama di daerah yang jauh dari pusat Kota Bangko.

Menyikapi itu, mereka juga akan melakukan pemerataan dan berupaya untuk membentuk pangkalan gas di semua desa di Kabupaten Merangin.

"Kita upayakan semua desa punya pangkalan gas," katanya lagi.

Pertamina Sebut Warga Terlalu Panik, Pangkalan Nakal Disorot

Menyikapi langkanya dan tingginya harga gas LPG 3 Kg saat ini, Pemerintah Kabupaten Merangin memanggil perwakilan Pertamina Jambi.

Selain Pertamina, mereka juga memanggil perwakilan agen yang menyuplai gas ke pangkalan di Kabupaten Merangin.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Plt Sekda Kabupaten Merangin Hendri Maidalef tersebut menyimpulkan beberapa kesepakatan.

Di antaranya akan menertibkan pangkalan nakal yang beroperasi di Kabupaten Merangin.

Hendri menyebut jika saat ini memang banyak ditemukan pangkalan nakal, untuk itu, pihaknya bersama Pertamina dan agen akan melakukan penertiban.

Katanya, selama ini pihaknya telah menertibkan dan memberikan sanksi beberapa pangkalan nakal tersebut.

Selain itu, untuk pemerataan gas agar tepat sasaran, pihaknya akan memberlakukan kartu kendali sehingga yang mendapatkan gas itu benar-benar orang yang berhak.

"Yang mendapatkan gas nantinya orang yang menerima PKH, BLT, UMKM dan masyarakat miskin lainnya," kata Hendri, Rabu (4/11/2020).

Saat ini belum semua desa di Kabupaten Merangin memiliki pangkalan gas.

Dan ini merupakan satu penyebab tingginya harga gas, terutama didaerah yang jauh dari pusat Kota Bangko.

Menyikapi itu, mereka juga akan melakukan pemerataan dan berupaya untuk membentuk pangkalan gas disemua desa di Kabupaten Merangin.

"Kita upayakan semua desa punya pangkalan gas," katanya lagi.

Sementara itu, SBM Pertamina Jambi Moh Riza Rahmat Syah menyebut, pihaknya telah mendistribusikan gas ke Merangin sesuai dengan kebutuhan.

Namun demikian, dirinya mengakui jika saat ini ada beberapa pangkalan nakal, namun demikian pangkalan tersebut telah mereka tindak.

"Kami telah turun ke lapangan."

"Kita berikan sanksi, sanksinya berupa pengurangan alokasi, tidak berikan alokasi bahkan ada yang PHO," ungkap Riza.

Terkait gas yang sering langka di pangkalan dan tak sampai sehari langsung ludes, Riza menyebut salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang memborong, sehingga stok gas di pangkalan langsung habis.

"Masyarakat terlalu panik, jadi mereka ada yang ambil sampai tiga sekaligus. Dan ini termasuk pelanggaran," terang Riza.

Jika masyarakat tidak panik, dirinya bisa memastikan jika di pangkalan tersedia gas.

Selain itu, pangkalan nakal juga menjadi penyebabnya.

Terpisah, Ketua LPKNI Kabupaten Merangin Sukarlan menyebut jika rapat yang dilakukan oleh pemerintah tidak relevan dan hanya seremonial belaka.

Dikatakan Sukarlan, selama ini pengawasan gas di Kabupaten Merangin sangat lemah dan itu diduga ada oknum yang bermain di belakangnya.

"Rapat sudah sering dilakukan tapi permasalahan di lapangan tidak selesai juga," kata Sukarlan pesimis.

Jika pemerintah dan Pertamina serius menangani hal ini, pastinya persoalan ini sudah lama selesai, tapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada penyelesaian.

"Katanya harga gas di Pangkalan itu sesuai HET."

"Itu hoaks, rata-rata pangkalan di Merangin menjual gas di atas HET," imbuhnya.

(tribunjambi/muzakkir)

Baca juga: Kapan PS 5 Bisa Mulai Dibeli? Ini Perkiraan Harga Konsol Terbaru Sony di Indonesia, Capai 10 Jt?

Baca juga: Daftar harga HP Xiaomi Lengkap 5 November 2020 Lengkap Ram 4/64GB Tak Sampai Rp 2 Juta

Baca juga: Jadwal Lengkap MotoGP Eropa 2020, Marc Marquez Masih Belum Ikut Balapan, Rossi Semakin Terpuruk?