Breaking News:

Salah Tulis di UU Cipta Kerja, Politikus PKS: Barang Cacat Diberikan untuk Rakyat

Penyusunan RUU yang dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga berakibat pada pembentukan produk hukum yang cacat.

ist
Halaman muka salinan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Penyusunan RUU yang dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga berakibat pada pembentukan produk hukum yang cacat.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, masih adanya kesalahan semakin menguatkan fakta proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat bermasalah.

Ia pun menyesalkan bila dalam implimentasinya, regulasi tersebut kemudian berdampak negatif pada kelangsungan hidup rakyat.

"Sebelumnya, Kemensetneg secara sepihak telah mengubah UU yang semestinya sudah tidak boleh diubah karena bukan kewenangannya."

"Lalu, apa UU ini akan diubah lagi setelah diteken?"

"Tidak semestinya barang cacat diberikan untuk rakyat, bukan?” kata Bukhori kepada wartawan, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Sherina Munaf dan Baskara Mahendra Resmi Jadi Pasutri, Busana Pernikahan Sherina Jadi Perhatian

Baca juga: Ini Daftar Produk Prancis di Indonesia, Mulai dari Makanan, Kosmetik, Hotel, Hingga Alat Tulis

Baca juga: Ketika Emak-emak Selamatkan Maling yang Menangis dari Amukan Massa, Aksinya Viral di Medsos

Anggota Komisi VIII DPR itu berharap UU Cipta Kerja tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

Mengingat, pihak yang akan paling terdampak akibat regulasi ini adalah rakyat.

"Di sisi lain, publik juga perlu mengawasi apakah UU Ciptaker ini sejalan dengan amanat UUD 1945 atau justru sebaliknya," paparnya.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sheila On 7 Judul Seberapa Pantas, Album Lawas Anak Tahun 2000an

Sebelumnya, sehari setelah ditandatangani Presiden, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sudah menuai banyak kritikan, karena dinilai banyak kejanggalan.

Misalnya dalam pasal 6 UU Ciptaker yang isinya merujuk pada pasal 5 ayat 1, namun rujukan tersebut tidak ada.

Pasal 6 dalam undang-undang setebal 1.187 halaman tersebut berbunyi merujuk pada ayat 1 pasal 5. Padahal, di pasal 5 tidak ada ayat 1.

Baca juga: Pemenang Grand Prize Virtual Bike Sudah Diumumkan, OJK Jambi Gelar Pengundian dengan Aplikasi Khusus

Halaman
1234
Editor: Rohmayana
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved