Wako AJB Didenda

Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pemilu, Walikota AJB Dihukum Denda

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengukum Wali Kota Sungai Penuh bersalah melakukan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Penulis: Dedy Nurdin | Editor: Nani Rachmaini
Tribun Jambi/Herupitra
Asafri Jaya Bakri (AJB) 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengukum Wali Kota Sungai Penuh bersalah melakukan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Putisan majelis hakim dibacakan dalam sidang yang digelar Selasa (27/10/2020) di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dibacakan oleh ketua majelis hakim yang memimpin persidangan, Dedi Kuswara.

Didampingi hakim anggota masing-masing Hakim Rinding Sambara dan Hakim Wening Indradi.

Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa Asyafri Jaya Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana.

Baca juga: Warga Laporkan Merasa Resah karena Anjing Berkeliaran di Desa Mekar Jaya, Ini Jawaban Disbunnak

Baca juga: Wako AJB Didenda Rp4 Juta Subsider 2 Bulan Penjara, JPU Pikir-pikir, Ini Kata Wako Asafri Jaya Bakri

Baca juga: Maulid Nabi Muhammad SAW, Pemkot Jambi Gelar Lebih Awal, Contoh Simulasi Terapkan Protokol Covid-19

"Menggunakan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah lain dalam waktu enam bulan penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, sebagaimana dalam dakwaan tunggal," kata hakim dalam amar putusannya.

AJB ditetapkan oleh majelis hakim bersalah sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016.

Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014.

Sidang vonis kasus Wako AJB yang dilaksanakan dengan virtual zoom Meeting, Selasa (27/10/2020).
Sidang vonis kasus Wako AJB yang dilaksanakan dengan virtual zoom Meeting, Selasa (27/10/2020). (Dedy Nurdin)

Yakni mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Jo Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020. tentang perubahan ke tiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gunernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar empat juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama dua bulan," bunyi amar putusan hakim.

Majelis hakim juga menetapkan agar dua barang bukti berupa keping DVD salinan rekaman yang diduga merupakan video pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang diduga dilakukan oleh Asafri Jaya Bakri Bin Bakri dan lembaran screenshot percakapan di media sosial terkait video pelanggaran tersebut untuk dimusnahkan.

Terdakwa AJB juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah toga ribu rupiah.

Atas putusan tersebut, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jambi, Lexy Fatharani mengatakan putusan majelis hakim sudah sesuai dengan tuntutan.

"Putusan sudah dibacakan hari ini, putusan majelis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum," kata Lexy Fatharani. (tribunjambi/Dedy Nurdin)

JPU Pikir-pikir, Ini Kata Wako Asafri Jaya Bakri

Halaman
123
Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved