Berita Batanghari
Tabung Gas LPG 3 Kg di Batanghari Langka, Dieceran Harganya Capai Rp 40 Ribu
Surtini Ibu rumah tangga di Desa Jangga Baru Kecamatan Bathin XXIV beberapa hari belakangan ini mengatakan tabung gas LPG 3 kg mencapai harga Rp 40 ri
Penulis: A Musawira | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Tabung gas LPG 3 kg sejak masa pandemi Covid-19 terbilang langka, terlebih lagi saat ini soal harga yang melambung tinggi.
Nazimah satu di antara Ibu rumah tangga di Kecamatan Muara Bulian menyatakan kelangkaan itu, dirinya harus berkeliling terlebih dahulu untuk memperoleh gas LPG 3 kg, bahkan sampai ke desa-desa tetangga.
"Tabung gas elpiji tiga kilogram mencarinya sekarang sulit. Walaupun ada, harganya sangat tidak wajar sekitar Rp 30 ribu khusus di wilayah Kecamatan Muara Bulian," kata Nazimah, Selasa (27/10/2020).
Surtini ibu rumah tangga di Desa Jangga Baru Kecamatan Bathin XXIV beberapa hari belakangan ini mengatakan tabung gas LPG 3 kg mencapai harga Rp 40 ribu per tabungnya.
Baca juga: Update Harga Cabai Merah di Jambi Hari Ini (27/10/2020) Mengalami Kenaikan Harga
Baca juga: Gempur Tanjabtim, Tim Pemenangan Fachrori-Safril Targetkan Kemenangan 80 Persen
Baca juga: Pesona Sarah Menzel, Gadis Cantik Asal Bali yang Dipacari Azriel Hermansyah
"Keluhan ini saya harapkan sampai ke pemerintah untuk mencari solusi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit,” kata Surtini.
Dengan kondisi saat ini, dirinya berharap keseriusan dan perhatian dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
Menyikapi kelangkaan tabung gas elpiji tersebut, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Batanghari, M Yunus menyatakan bahwa benar saat ini memang terjadi pengurangan jumlah kuota tabung gas LPG 3 kg dari Pertamina sehingga pasokan kebutuhan untuk masyarakat tidak bisa terpenuhi.
"Sejauh ini memang ada pengurangan retribusi dari Pertamina, pengurangan ini sudah terjadi sejak Agustus lalu," ujar Yunus.
Terhadap pangkalan gas elpiji yang menjual diluar harga yang telah ditetapkan, Yunus mengaku pihaknya tidak mempunyai kewenangan dalam menertibkan persoalan tersebut.
"Untuk mengatasi soal perbedaan harga, silahkan lah masyarakat membuat laporan kepada pemerintah desa, dan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari, melalui dasar itu nantinya akan ditindak lanjuti," beber Yunus.
Lanjut dikatakan M Yunus, bahwa pihaknya telah sering komunikasi dengan pihak Pertamina untuk melakukan operasi pasar.
Akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak Pertamina.
"Untuk 2021 nanti akan ada penambahan kuota gas elpiji dari tujuh ribu menjadi delapan ribu, hal ini berdasarkan jumlah UMKM yang semakin bertambah," pungkasnya.