Pemerintah Tak Mau Vaksinasi Berefek Samping, Sertifikasi Vaksin Covid-19 dari BPOM Jadi Hal Wajib

Vaksinasi kepada masyarakat untuk penanganan Covid-19 memang perlu kehati-hatian. Menko Perekonomian menyebut, tahun ini akan ada 3 juta vaksin.

Editor: Rohmayana
Shutterstock via Kompas
Ilustrasi vaksin Covid-19 

"Hati hati. Hati hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini."

"Titik kritis dari vaksinasi itu nanti di Implementasi."

"Jangan dianggap mudah implementasi. Tidak mudah," cetusnya.

Menurut Presiden, harus dirancang dan dijelaskan sedetail mungkin proses pemberian vaksin nantinya.

Mulai dari siapa yang akan disuntik untuk pertama kali, siapa yang mendapatkan vaksin gratis, dan siapa yang harus membayar vaksin.

"Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail."

"Jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," beber Presiden.

Presiden mengatakan setelah mempelajari proses pemberian vaksin, ia meyakini nantinya tidak akan berjalan mudah.

Oleh karena itu perlu persiapan yang matang terutama dalam komunikasi publik.

"Setelah saya pelajari, semakin hari semakin saya yakin tidak mudah," ucapnya. (Reza Deni)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Pemerintah Tak Ingin Vaksinasi Berefek Samping, Sertifikasi Vaksin Covid-19 dari BPOM Jadi Hal Wajib,

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved