Selama Pandemi, Pengaduan Pelayanan Publik ke Ombudsman Meningkat, Ada dari Kepolisian

Pada waktu yang sama, Jafar mengingatkan lembaga penyelenggara layanan publik dengan metode daring harus mampu memastikan bahwa, kanal yang dimiliki (WA, e-mail, website), selalu aktif, dan responsif.

"Lembaga pelayanan publik tidak cukup hanya sebatas aktif saja, namun juga harus responsif guna untuk menghasilkan kepuasan bagi masyarakat dalam pelayanan itu sendiri," ungkap Jafar.

Ia juga menyampaikan, berdasarkan pengaduan yang masuk dalam catatan Ombudsman RI Provinsi Jambi, masih ada beberapa lembaga pelayanan atau kantor yang tidak responsif ketika ada informasi ataupun penyampaian dari masyarakat yang masuk.

"Tentu hal ini dapat menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat yang menggunakan layanan publik tersebut," tambahnya.

Jafar juga menjelaskan ada banyak indikator yang dapat dilihat apakah pelayanan suatu instansi tersebut sudah bagus atau tidak.

Salah satunya adalah dapat dilihat dari tingkat aktif dan responsifnya itu sendiri.

"Kalau instansi pelayanan publik dapat menerima pegaduan atau informasi dari masyarakat secara aktif dan responsif, maka bisa dikatakan instansi tersebut dalam segi pelayanan secara daring nya sudah baik, begitupun sebaliknya" pungkasnya.

Akan Lakukan Ini Jika Pelayanan Buruk

Jafar Ahmad memastikan akan menindaklanjuti jika menemukan instansi dengan pelayanan publik yang buruk.

Meskipun adanya pandemi Covid-19, namun menurut Jafar tidak ada alasan pelayanan publik menjadi terhenti.

"Pelayanan publik di tengah pandemi harus tetap jalan. Karena ada pelayanan online," kata Jafar, Kamis (1/10/2020).

Pelayanan online menurut Jafar, menjadi jalan keluar sebuah instansi untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa harus tatap muka.

Lebih lanjut menurut Jafar, pihaknya memastikan menindaklanjuti laporan masyarakat, dengan beberapa cara.

Di antaranya adalah dengan melakukan pemeriksaan langsung.

"Terkait laporan resmi, kita tindaklanjuti dengan pemeriksaan."