Polda Metro Jaya Tetapkan 131 Tersangka Kasus Demo Rusuh 69 Diantaranya Ditahan, Hukuman Berbeda

TRIBUNJAMBI.COM, SEMANGGI - Polisi akhirnya menetapkan tersangka setelah pendemo melakukan pengerusakan dan anarkisme menolak UU Cipta Kerja.

Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 131 tersangka dalam kasus perusakan dan anarkisme saat aksi demonstrasi menolak UU Cipta Keja yang berujung rusuh pada 8 Oktober dan 13 Oktober 2020 lalu di Jakarta.

Dari 131 tersangka itu sebanyak 69 orang dilakukan penahanan, sementara sisanya dipulangkan meski tetap diproses hukum.

Pihak Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengatakan dari 131 tersangka itu, sebagian besar adalah pelajar.

"Rata-rata pelajar adalah anak SMK dan di situ ada yang bisa dikatakan pelajar kelompok anarko," kata Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Harga Cabai di Pasar Sengeti Turun, Harga Bawang Naik Rp 3.000

Baca juga: Penampakan Jalan Ambrol di Kawasan Pakuan Baru, Sampai Memakan Korban Hingga Mobil Masuk Parit

Baca juga: Jokowi Minta Menterinya Jangan Buru-buru Bicarakan Vaksin Covid-19 : Masyarakat Posisi yang Sulit

Ia menjelaskan sebanyak 131 tersangka tersebut terkait dengan beberapa kasus. "Antara lain perusakan Gedung Kementerian ESDM, perusakan mobil di Pejompongan, perusakan dan vandalisme oleh kelompok anarko, kemudian kasus ambulans di Cikini, Jakarta Pusat, kasus kerusuhan di Tugu Tani, kemudian penganiayaan anggota Reskrimsaus Polda Metro, kasus penganiayaan anggota Polres Metro Tangerang kota, dan perusakan pos polisi," kata Nana.

Ia menjelaskan dari 131 tersangka itu, 20 orang merupakan tersangka kasus pengrusakan halte dan fasilitas publik termasuk pos polisi, di sepanjang Jalan Sudirman.

"Ke 20 orang ini adalah pelakunya yang merusak halte dan fasilitas publik termasuk pos polisi di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat," kata Nana.

Adapun pasal yang dipersangkakan kepada 131 tersangka itu menurutnya adalah Pasal 212 KUHP, Pasal 218 KUHP, kemudian Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokkan terhadap orang dan barang, serta Pasal 406 KUHP tentang perusakan.

"Yang ancaman hukumannya bervariasi, dari di bawah 5 tahun penjara sampai diatas 5 tahun penjara," kata Nana.

Baca juga: Chord Kunci Gitar Tak Bisa ke Lain Hati dari KLa Project, Sisi Ruang Batinku Hampa Rindukan Pagi

Massa aksi penolakan UU Omnibus Law sudah tiba di Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Para massa aksi yang mengaku perwakilan dari mahasiswa BEM SI itu tiba Jumat (16/10/2020) pukul 13.30 WIB.

Jumlah yang tiba untuk ikut aksi sekira 50 massa.

Baca juga: Chord Kunci Gitar Cinta Kita Inka Christie feat Amy Search, Lengkap Link Download Lagu dan Liriknya

Para mahasiswa itu terhalangi pagar kawat sehingga tidak dapat mendekat ke Istana Negara.

"Ternyata Istana sangat jauh kawan-kawan. Kita sebagai rakyatnya saja dilarang mendekat," ujar orator aksi saat jalannya menuju Istana Negara terhambat.

Mayoritas mahasiswa yang aksi terlihat memakai almamater berwarna hijau.

Ketika tiba, mereka membentuk lingkaran di samping Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Polisi tanpa senjata pun berjaga di depan pagar kawat sesaat mahasiswa mulai memasuki kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Baca juga: Sri Mulyani Akui Defisit Anggaran 4,16 Persen Rp 682,1 Triliun, Tapi Malah Bandingkan Negara Lain

Pantauan Wartakotalive.com Jalan Medan Merdeka Barat sudah ditutup hingga Jalan Majapahit sejak pukul 12.30 WIB.

Sejumlah mobil dan motor Brimob sudah berjaga di Jalan Medan Merdeka Barat.

Pun dengan aparat TNI berjaga di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat.

Diketahui sebelumnya mahasiswa dari BEM SI berencana gelar unjuk rasa Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Brand Pakaian Ternama di Jamtos Diskon Besar-Besaran, Wrangler Diskon Hingga 80 Persen

Aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan UU Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR RI.

VIDEO Massa Buruh Klaim Bupati Bogor Ade Yasin Sudah Berkomitmen untuk ikut Tolak UU Omnibus Law

Aliansi Buruh Kabupaten Bogor kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Pemda Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (16/10/2020).

Para buruh meminta Bupati Bogor Ade Yasin mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pantauan Wartakotalive.com, para buruh yang melakukan unjuk rasa di mulai berkumpul sekitar pukul 13.00 WIB di depan kantor Pemda Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong.

Ada sekira ratusan buruh yang sudah berkumpul. Mereka meneriakkan yel-yel menolak UU Omnibus Law.

“Hari ini hanya sekitar 500 buruh yang turun ke jalan, bukan 20.000 seperti rencana semula. Hal ini karena kita sudah dapat komitmen dari Bupati Bogor Ade Yasin untuk ikut menolak UU Omnibus Law,” kata Juru Bicara Aliansi Buruh Kabupaten Bogor Sukmayana di Cibinong, Jumat (16/10/2020)

Para pemimpin aksi secara bergantian berorasi di atas mobil komando untuk membakar semangat para buruh.

Baca juga: Nita Thalia Bongkar Borok 20 Tahun Jadi Madu Nurdin Rudythia, Istri Pertama Langsung Pasang Badan

Aparat kepolisian bersama TNI dan Satpol PP bersiaga di dalam gerbang dengan peralatan pengamanan demo dan kendaraan taktis.

Saat ini para buruh sedang menunggu kedatangan Bupati Bogor Ade Yasin untuk membacakan pernyataan sikap di atas mobil komando terkait UU Omnibus Law ini.

“Kami menunggu Bupati Ade untuk secara tegas membacakan pernyataan sikapnya di depan para buruh,” papar Sukmayana. (bum/m24/Hironimus Rama)