Breaking News:

Fadli Zon Tegaskan Mahasiswa dan Pelajar Berhak Demo dan Bebas Intervensi

Aksi demonstrasi di berbagai daerah yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pelajar pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja telah diberi stigma buruk oleh pem

Tangkap Layar YouTube ILC
Tangkap Layar YouTube ILC Fadli Zon di ILC 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -  Setelah disahkannya UU Cipta Kerja, tidak hanya para buruh yang melakukan aksi demo, tapi juga pelajar dan mahasiswa.

Aksi demonstrasi di berbagai daerah yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pelajar pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja telah diberi stigma buruk oleh pemerintah.

Padahal, demonstrasi bukanlah perbuatan kriminal atau bentuk kejahatan, melainkan hak konstitusional warga negara yang dijamin hukum dan konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fadli Zon. 

Selain itu adanya ancaman ‘blacklist’ Surat Keterangan Cukup Kelakuan (SKCK) dari pihak kepolisian kepada para pelajar yang ikut demonstrasi.

Baca juga: 10 Foto Seksi Nia Ramadhani Pakai Bikini di Pantai & Kolam Berenang, Istri Ardi Bakrie Tampil Cantik

Baca juga: Putra Amien Rais, Hanafi Rais Kecelakaan di Tol Cipali, alami Luka Berat

Baca juga: Ini Jenis Olahraga yang Tidak Berat dan Bisa Mengecilkan Lemak di Perut, Bisa Dilakukan di Rumah

Kedua hal tersebut menurutnya merupakan bentuk intimidasi yang menyalahi ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi bahkan hak azasi manusia (HAM).

"Berdemonstrasi, atau aksi mengeluarkan pendapat lainnya yang dilakukan secara damai bukanlah tindak pidana dan bukan pula suatu kejahatan," ungkap Fadli Zon dalam siaran tertulis pada Minggu (18/10/2020).

"Tak pantas kalau aparat pemerintah membuat stigmatisasi negatif kepada para pelaku aksi tadi, atau menakut-nakuti mereka dengan sejumlah ancaman hukum," tegasnya.

Baca juga: Sesumbar Aurel Hermansyah Sebut Atta Halilintar Tak Punya Mantan Pacar, Jangan Ngaku-ngaku!

Ditegaskannya, aparat Kepolisian tidak bisa dan tidak boleh melarang para pelajar ikut berdemonstrasi, karena memang tidak ada satu undang-undangpun yang melarangnya.

Sama seperti halnya warga negara lain yang telah dewasa, para pelajar juga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Halaman
1234
Editor: Rohmayana
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved