Berita Nasional
Reaksi PDIP soal Isu Lengserkan Jokowi Lewat Demo Tolak UU Cipta Kerja: Mimpi di Siang Bolong!
Gelombang demonstrasi terus berlangsung hingga hari ini, Jumat 16 Oktober 2020 dan sampai menuju Istana Kepresidenan.
lihat foto
Bahkan unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja telah berlangsung sejak 5 Oktober lalu hingga hari ini.
Menanggapi pernyataan dan desakan publik tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin angkat bicara.
Dia menegaskan tak mungkin Jokowi bisa dilengeserkan dari kursi Presiden Republik Indonesia.
Menurut TB Hasanuddin Mosi Tidak Percaya tidak cukup untuk melengserkan Presiden Jokowi dari kursi orang nomor satu di Indonesia itu.
Dia menilai, Mosi Tidak Percaya hanya berlaku bagi negara dengan sistem pemerintahan parlementer.
Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem Presidensial.
Tak hanya itu, kata TB Hasanuddin, faktor lain yang membuat Jokowi akan sulit dilengserkan karena komposisi koalisi fraksi di DPR yang masih solid.
“Melihat komposisi koalisi fraksi-fraksi pendukung presiden di DPR, rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat," kata TB Hasanuddin dikutip Kompas TV dari RRI pada Jumat, (16/10/2020).
Seperti diketahui, istilah Mosi Tidak Percaya yang ada dalam politik Indonesia merupakan pernyataan adanya ketidakpercayaan dari DPR kepada pemerintah.
Namun dalam hak-hak DPR pada Pasal 77 Ayat 1 UU 27 Tahun 2009 mengenai penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, wakil rakyat itu bisa menyampaikan mosi tidak percaya.
Baca juga: Film Shimajiro dan Nyanyian Paus Siap Hibur Si Kecil, Tayang Perdana di Indonesia, Ini Jadwalnya
Baca juga: Ayu Ting Ting Pamer Benda Ini Buat Netizen Heboh Sebut Nama Adit Pradana Jayusman, Segera Menikah?
Baca juga: Sepeda balap Police Toronto 2020, Sepeda Balap Yang Harganya Ramah
Namun demikian, koalisi partai politik pendukung pemerintah di parlemen lebih banyak ketimbang oposisi.
Dari 9 partai politik yang duduk di Senayan, 6 partai di antaranya merupakan pendukung pemerintah.
Adapun 6 partai di DPR pendukung pemerintahan Jokowi antara lain PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PPP.
Sementara sisanya 3 partai politik yang menjadi oposisi ialah PKS, Demokrat, dan PAN.
Dengan demikian, seperti dikatakan TB Hasanuddin, tidak mungkin pemerintahan Joko Widodo yang dipilih rakyat secara sah kemudian dimakzulkan.
