Buruh Tagih Draft UU Cipta Kerja yang Asli, Bukan Abu-Abu, Tolak Omnibus Law
Aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja kembali digelar di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Orasi massa buruh yang berjumlah ribuan orang iti menilai pemerintah telah mendegradasi nasib dan hak-hak buruh.
Aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja kembali digelar di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).
Massa Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) lengkap dengan seragam berwarna merah juga spanduk-spanduk besar memadati Jalan merdeka Barat tepatnya di depan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
Baca juga: Budi, Anggota Satpol PP dengan Pengeras Suara Imbau Disiplin Protokol Kesehatan di Tengah Unjuk Rasa
Baca juga: Ade Londok Berani Sebut Sule Nikahi Nathalie Holscher Gegara Kasihan, Ini Reaksi Ayah Rizky Febian
Baca juga: Masuk Tri Semester Kedua, Begini Kondisi Terbaru Zaskia Sungkar dan Irwansyah, Mulai Ada Perubahan?
Elly Rosita melanjutkan telah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan perwakilan buruh bahwa terjadi perubahan dalam UU tersebut namun inti-intinya terbuang.
“Jadi kami melihat pemerintah dan DPR sengaja menipu buruj dengan menempatkan kami ada disana tapi yang terjadi justru tidak seperti yang diiginkan, " ujar Elly.
Massa buruh dibingungkan dengan UU Cipta Kerja yang telah disahkan namun nomer berkas undang-undang tersebut belum juga ditunjukkan kepada publik. Mereka menilai UU Cipta Kerja dibuat abu-abu.
Massa buruh menolak keras UU Omnibus Law juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Disamping itu massa buruh mengaku akan mempersiapkan gugatan materi judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Dengan sorak-sorai yang semakin menggelar massa buruh terus meneriakan aspirasinya dan meminta aparat kepolisian agar mengizinkan massa buruh melanjutkan aksinya ke Istana Negara.
Baca juga: Nia Ramadhani Langsung Disorot Netizen Setelah Unggah Foto Pake Bikini dengan Pria Lain, BEgini
“Sebenarnya kami melihat ini undang-undang ini cacat bagaimana mungkin disahkan tapi pembahasannya belum selesai. Lalu bagaimana mungkin ada nomornya ?” Ujar Elly ditengah riuh rendah sorak-sorai massa aksi.
Massa aksi meminta agar pemerintah dan DPR jangan sibuk gembar-gembor soal hoax tetapu harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat terkait isi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Elly berpesan agar para buruh harus cerdas dan berhati-hati membaca UU Cipta Kerja. Diharapkan massa buruh tidak terlalu terprovokasi dengan adanya hoax tersebut.(
SIAP AMANKAN DEMO
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana memastikan bahwa pihaknya siap mengamankan aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, yang dimotori Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya, di Istana Negara, Selasa (13/10/2020) besok.
"Kami bersama TNI sudah siap mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi itu besok di sekitar Istana Negara," kata Nana usai konpers di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).
